Teka-Teki Penundaan Rakor Sekda Terungkap! Tito Karnavian Beberkan 2 Alasan Utama

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya mengungkap alasan di balik penundaan Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretaris Daerah atau Sekda se-Indonesia, yang baru digelar pada 27 Oktober 2025 setelah semula dijadwalkan pada Juni. Menurutnya, penundaan ini disebabkan oleh dua faktor utama: gelombang pergantian Sekda oleh kepala daerah baru dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di puluhan wilayah.

Tito menjelaskan, setelah pelantikan sejumlah kepala daerah hasil Pilkada pada Februari lalu, banyak dari mereka yang mengajukan permohonan untuk mengganti Sekda. Ia menyebut para kepala daerah baru ingin membentuk tim kerja yang solid dan memiliki chemistry yang sama.

"Banyak kepala daerah hasil pelantikan 20 Februari yang ingin menggunakan teamwork yang sejalan sama dia. Otomatis mereka mau mencari sekda yang cocok dengan dirinya," ujar Tito di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, posisi Sekda sangat strategis karena merupakan jabatan aparatur sipil negara (ASN) tertinggi di daerah dan menjadi "jantung pemerintahan" yang menghubungkan kepala daerah sebagai pejabat politik dengan birokrasi.

Faktor kedua, lanjut Tito, adalah adanya PSU di lebih dari 40 wilayah. Kemendagri memilih menunggu hingga seluruh proses ini selesai agar para kepala daerah definitif hasil PSU dapat dilantik terlebih dahulu, yang juga berpotensi melakukan pergantian Sekda.

"Kalau kita laksanakan (rakornya), nanti sekdanya diganti lagi. Maka kita tunggu sampai yang terakhir," ungkap Tito.

Ia menambahkan, pelantikan terakhir adalah Gubernur Papua pada 8 Oktober, yang menjadi penanda bahwa semua proses pergantian kepemimpinan daerah telah rampung, sehingga rakor bisa segera dijadwalkan.

"Begitu selesai dia dilantik, langsung kita laksanakan bulan ini selama empat hari di Jatinangor," tuturnya.

Dengan selesainya semua proses tersebut, Rakor Sekda nasional akhirnya digelar selama empat hari di Jatinangor. Lokasi ini dipilih karena dinilai dekat dengan Jakarta, sehingga memudahkan mobilitas para pejabat kementerian.

Baca Juga: Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong