-
PDI Perjuangan dengan tegas menolak usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.
-
Soeharto dinilai sebagai pelanggar HAM berat yang telah membunuh jutaan rakyat Indonesia.
-
Gelar pahlawan menciptakan kontradiksi sejarah bagi para reformis dan mengabaikan nasib korban HAM.
Suara.com - PDI Perjuangan menolak keras wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto. Sejumlah kader PDIP menilai Soeharto sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang tidak pantas menyandang gelar terhormat tersebut karena rekam jejaknya di masa Orde Baru.
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menjadi salah satu yang paling vokal menyuarakan penolakan. Menurutnya, sejarah kelam yang menyertai kepemimpinan Soeharto tidak bisa diabaikan.
"Secara pribadi, saya menolak keras. Apa hebatnya Soeharto sebagai pahlawan? Dia pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, jadi tidak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional," tegas Ribka di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Soroti Kontradiksi Sejarah
Penolakan serupa dengan argumentasi berbeda datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati. Ia menyoroti adanya kontradiksi historis dan logis yang akan muncul jika gelar tersebut diberikan.
"Perlu diverifikasi dulu, bagaimana nanti nasib para reformis ketika beliau diberi gelar pahlawan? Berarti mereka (para reformis) melawan pahlawan nasional? Ada kontradiksi yang tidak mungkin bisa selesai begitu saja," ujar Esti.
Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan nasib para korban pelanggaran HAM di era Orde Baru. Menurutnya, pemahaman sejarah akan menjadi kabur jika para korban harus menerima fakta bahwa sosok yang mereka lawan kini diakui sebagai pahlawan.
"Logikanya dari mana? Saya kira ini juga perlu diclearkan terlebih dahulu," pungkasnya.
Baca Juga: 'Logikanya dari Mana?' DPR Pertanyakan Nasib Aktivis '98 Jika Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Merengek Ketakutan Putra Benjamin Netanyahu Kabur ke AS saat Israel Dihujani Rudal Iran
-
Pramono Anung Siapkan 25 Ruang Terbuka Hijau Baru di Jakarta
-
Netanyahu Disalip Babi? Merlin Babi Pintar dengan Jutaan Followers di Instagram
-
Dompet Warga AS Tercekik, Harga BBM Meroket Cepat dalam Setahun, Trump Bisa Apa?
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Nyoman Parta: Serangan Air Keras ke Aktivis HAM Alarm Bahaya bagi Demokrasi
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Resmikan Taman Bendera Pusaka, Pramono Anung Janjikan RTH Jakarta Akan Bening Seperti di Korea
-
Anies Baswedan Tulis Surat Menyentuh untuk Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras
-
Jelang Idulfitri, KPK Ingatkan ASN Tolak Gratifikasi dan Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas