-
PDI Perjuangan dengan tegas menolak usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.
-
Soeharto dinilai sebagai pelanggar HAM berat yang telah membunuh jutaan rakyat Indonesia.
-
Gelar pahlawan menciptakan kontradiksi sejarah bagi para reformis dan mengabaikan nasib korban HAM.
Suara.com - PDI Perjuangan menolak keras wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto. Sejumlah kader PDIP menilai Soeharto sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang tidak pantas menyandang gelar terhormat tersebut karena rekam jejaknya di masa Orde Baru.
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menjadi salah satu yang paling vokal menyuarakan penolakan. Menurutnya, sejarah kelam yang menyertai kepemimpinan Soeharto tidak bisa diabaikan.
"Secara pribadi, saya menolak keras. Apa hebatnya Soeharto sebagai pahlawan? Dia pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, jadi tidak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional," tegas Ribka di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Soroti Kontradiksi Sejarah
Penolakan serupa dengan argumentasi berbeda datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati. Ia menyoroti adanya kontradiksi historis dan logis yang akan muncul jika gelar tersebut diberikan.
"Perlu diverifikasi dulu, bagaimana nanti nasib para reformis ketika beliau diberi gelar pahlawan? Berarti mereka (para reformis) melawan pahlawan nasional? Ada kontradiksi yang tidak mungkin bisa selesai begitu saja," ujar Esti.
Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan nasib para korban pelanggaran HAM di era Orde Baru. Menurutnya, pemahaman sejarah akan menjadi kabur jika para korban harus menerima fakta bahwa sosok yang mereka lawan kini diakui sebagai pahlawan.
"Logikanya dari mana? Saya kira ini juga perlu diclearkan terlebih dahulu," pungkasnya.
Baca Juga: 'Logikanya dari Mana?' DPR Pertanyakan Nasib Aktivis '98 Jika Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Guru Ungkap Ada PPPK Paruh Waktu Bergaji Rp15 Ribu, Anggaran Pendidikan Disorot
-
BEM SI Nilai DPR Tak Pro Rakyat, Malah Fokus Bahas RUU Polri
-
Open House SRMP 2 Medan, Gus Ipul Ajak Masyarakat Lihat Gambaran Utuh Sekolah Rakyat
-
Mana yang Turun Duluan? Banner Demo Mahasiswa di DPR Sindir Kenaikan BBM hingga Jabatan Prabowo
-
Mangkir Lagi, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Fitri Assiddikki di Kasus CSR BI-OJK
-
Disambut Riuh Mahasiswa, Wapres Gibran Buka Pintu Setwapres untuk Pendemo
-
Ada Indikasi Kuat Pelanggaran HAM dalam Program MBG
-
DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Anggaran dengan BGN, Ada Apa?
-
Dana Pendidikan Dikuras Buat MBG, Pemerintah Terancam Gugatan Ganti Rugi Triliunan!
-
Guru Keluhkan MBG Ganggu KBM, Pembagian Makanan hingga Ompreng Sita Waktu Belajar