- KPK resmi menyelidiki dugaan markup dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
- PDIP melalui My Esti Wijayati menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum tersebut, sekaligus menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri sudah mengingatkan soal kelayakan proyek sejak 2015.
- Ribka Tjiptaning juga menyebut PDIP mendukung KPK untuk memeriksa semua indikasi pelanggaran hukum dalam proyek tersebut.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai penyelidikan dugaan markup anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), My Esti Wijayati, dengan tegas menyatakan dukungan partainya terhadap langkah hukum tersebut, sekaligus menyoroti bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan peringatan dan pertanyaan kritis terkait proyek ini sejak delapan tahun lalu.
Ia secara khusus menekankan bahwa Megawati Soekarnoputri telah mengingatkan sejak awal pada tahun 2015 mengenai kelayakan dan urgensi proyek Whoosh.
"Kalau soal Whoosh, saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal, apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu?" ujar My Esti, ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Lebih lanjut, My Esti menyatakan sikap tegas PDIP terkait dugaan pelanggaran hukum dan korupsi. Ia menegaskan bahwa setiap indikasi adanya tindak pidana harus ditindaklanjuti secara hukum.
"Artinya secara apa yang disampaikan Mba Ning tadi mengatakan bahwa, iya sesuatu yang itu melanggar hukum ya harus ditindaklanjuti. Sesuatu yang memang itu terbukti ada korupsi di situ ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP lainnya Ribka Tjiptaning, mendukung KPK menyelidiki soal dugaan markup Whoosh.
"Dugaan markup tuh urusan hukum, urusan KPK, biar aja semua yang ada indikasi itu kita dukung persoalan itu untuk diperiksa gitu aja PDI Perjuangan ya," kata Ribka.
Baca Juga: Dalih 'Investasi Sosial' Jokowi soal Utang Whoosh Dikuliti DPR: Mana Akuntabilitasnya?
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim