- KPK resmi menyelidiki dugaan markup dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
- PDIP melalui My Esti Wijayati menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum tersebut, sekaligus menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri sudah mengingatkan soal kelayakan proyek sejak 2015.
- Ribka Tjiptaning juga menyebut PDIP mendukung KPK untuk memeriksa semua indikasi pelanggaran hukum dalam proyek tersebut.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai penyelidikan dugaan markup anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), My Esti Wijayati, dengan tegas menyatakan dukungan partainya terhadap langkah hukum tersebut, sekaligus menyoroti bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan peringatan dan pertanyaan kritis terkait proyek ini sejak delapan tahun lalu.
Ia secara khusus menekankan bahwa Megawati Soekarnoputri telah mengingatkan sejak awal pada tahun 2015 mengenai kelayakan dan urgensi proyek Whoosh.
"Kalau soal Whoosh, saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal, apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu?" ujar My Esti, ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Lebih lanjut, My Esti menyatakan sikap tegas PDIP terkait dugaan pelanggaran hukum dan korupsi. Ia menegaskan bahwa setiap indikasi adanya tindak pidana harus ditindaklanjuti secara hukum.
"Artinya secara apa yang disampaikan Mba Ning tadi mengatakan bahwa, iya sesuatu yang itu melanggar hukum ya harus ditindaklanjuti. Sesuatu yang memang itu terbukti ada korupsi di situ ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP lainnya Ribka Tjiptaning, mendukung KPK menyelidiki soal dugaan markup Whoosh.
"Dugaan markup tuh urusan hukum, urusan KPK, biar aja semua yang ada indikasi itu kita dukung persoalan itu untuk diperiksa gitu aja PDI Perjuangan ya," kata Ribka.
Baca Juga: Dalih 'Investasi Sosial' Jokowi soal Utang Whoosh Dikuliti DPR: Mana Akuntabilitasnya?
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Bahlil Tepati Janji, Kirim Genset Hingga Tenda ke Warga Batang Toru & Pulihkan Infrastruktur Energi
-
Hadiri Final Soekarno Cup 2025 di Bali, Megawati Sampaikan Pesan Anak Muda Harus Dibina
-
Polisi Bongkar Perusak Kebun Teh Pangalengan Bandung, Anggota DPR Acungi Jempol: Harus Diusut Tuntas
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global