Ekonom Sebut Danantara 'Duitnya Mepet', Negara Siap-siap Menalangi Utang Whoosh

Suara.com - Kewajiban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Woosh telah jatuh tempo.

Pengamat ekonomi, Dipo Satria Ramli, menyoroti adanya lempar tanggung jawab antara BUMN terkait yang berpotensi memaksa pemerintah untuk turun tangan membayar utang proyek tersebut.

Menanggapi permasalahan utang proyek whoosh, Dipo menjelaskan bagaimana struktur yang kompleks dalam pembiayaan proyek ini melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Danantara sebagai holding BUMN, dan PT KAI, sehingga memicu ketidakjelasan mengenai siapa penanggung jawab utama pelunasan utang.

“Kereta api cepat ini ketika dulu dimulai, mendapat semacam jaminan dari pemerintah, kalau ada pembayaran macet atau apa itu akan ditalangin, jadi mungkin secara legalitas memang nggak clear gitu pencatatan ini utangnya siapa,” jelas Dipo, melalui kanal YouTube Refly Harun, Rabu (29/10/2025).

Menurut Dipo, Danantara sebagai holding BUMN seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran utang Proyek Whoosh.

Namun, ia meragukan kemampuan finansial Danantara untuk menanggung utang proyek yang begitu besar.

“Memang itu adalah tanggung jawab Danantara selaku holding BUMN, tapi Danantara juga kayaknya duitnya mepet nih, kesulitan membayar utang,” kata dia.

Jika Danantara dan PT KAI sama-sama tidak mampu membayar, Dipo meyakini pemerintah pada akhirnya tidak memiliki pilihan selain melakukan bailout atau menalangi utang tersebut.

“Secara legalitas kalau detail infrastruktur itu ada tahapan-tahapannya. Misalnya kereta api (PT KAI) atau danantara nggak bisa bayar, selanjutnya dia tagih pemerintah. Sejarah membuktikan setiap ada BUMN yang bermasalah pasti pemerintah bail out, bantu,” ucapnya.

Baca Juga: Mahfud Ragu Luhut Terlibat Dugaan Korupsi Whoosh: Dia Masuk Saat Barang Sudah Busuk

Terlebih lagi, dengan adanya soft guarantee atau jaminan dari pemerintah yang ia sebut sebelumnya diberikan ketika proyek whoosh ini dimulai.

“Di dalam hutang itu ada semacam soft guarantee namanya atau semacam jaminan ringanlah dari pemerintah,” lanjut Dipo.

Reporter : Nur Saylil Inayah