-
Yusril ungkap 600 ribu penerima bansos dan pelajar gunakan bantuan pemerintah untuk judi online.
-
Dampak sosial judi online sangat besar, menyebabkan frustrasi, kejahatan, hingga kasus bunuh diri.
-
PPATK: Transaksi judi online turun dari Rp359 triliun menjadi Rp155 triliun tahun ini.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa sekitar 600 ribu penerima bantuan sosial atau bansos terdeteksi terlibat dalam perjudian online/judol.
Menurutnya, dana bantuan dari pemerintah tersebut sering disalahgunakan sebagai modal untuk deposit judi online.
"Kementerian Sosial, berkat kerja sama dengan PPATK, sudah mengetahui bahwa lebih dari 600 ribu penerima bantuan sosial menggunakan dana itu sebagai modal untuk melakukan judi online," kata Yusril di Kantor PPATK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Lebih lanjut, Yusril menyatakan bahwa pemerintah juga mendeteksi adanya penyalahgunaan dana beasiswa oleh pelajar dan mahasiswa untuk aktivitas serupa.
"Bahkan, pemerintah telah mendeteksi sejumlah bantuan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa kita juga digunakan untuk judi online," ujarnya.
Yusril mengingatkan, dampak sosial dari perjudian online sangat merusak, sering kali memicu frustrasi, tindak kejahatan, hingga bunuh diri.
"Judi online ini lebih dahsyat daripada judi konvensional," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, melaporkan adanya penurunan signifikan perputaran uang judi online tahun ini dibandingkan tahun 2024.
“Tahun lalu, jumlah transaksi judi online mencapai Rp359 triliun. Sekarang, menjelang akhir tahun, kami berhasil menekannya hingga ke angka Rp155 triliun,” kata Ivan.
Baca Juga: Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
Penurunan juga terjadi pada total nilai deposit yang dilakukan masyarakat.
"Jika tahun lalu nilai deposit mencapai Rp51 triliun, tahun ini berhasil kami tekan hingga Rp24 triliun," ucapnya.
Ivan menambahkan, mayoritas pemain judi online hingga saat ini masih berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Pihaknya berkomitmen untuk terus berkolaborasi menekan angka perjudian sesuai arahan Presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK