Jenderal Bintang Dua Terseret Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Mabes AD Turun Tangan

Suara.com - Markas Besar TNI Angkatan Darat (TNI AD) kini tengah melakukan pendalaman serius, terkait dugaan keterlibatan salah satu perwira tinggi bintang duanya, Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja, dalam sengketa eksekusi lahan milik PT Hadji Kalla di Makassar.

Kasus ini menjadi sorotan tajam setelah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, secara terbuka menyebut insiden tersebut sebagai aksi perampokan oleh mafia tanah.

Mayjen Achmad Adipati, yang menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), diduga terlibat dalam sengketa lahan seluas 16,4 hektare di kawasan strategis Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar.

Menanggapi informasi yang beredar luas, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Kolonel Infanteri Donny Pramono, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dan sedang menelusuri fakta-fakta di lapangan.

“Kami sedang menelusuri dan mendalami informasi tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh,” kata Kolonel Donny Pramono saat dikonfirmasi pada Rabu (12/11/2025).

Donny menegaskan, pada prinsipnya, setiap prajurit TNI AD, terlebih yang memegang jabatan strategis, selalu terikat oleh aturan dan kode etik militer.

Aturan tersebut menuntut sikap profesional, netral, serta melarang keras keterlibatan dalam kepentingan pribadi atau kelompok di luar tugas kedinasan.

Keterlibatan dalam sengketa sipil seperti ini berpotensi mencoreng nama baik institusi.

“Karena itu, TNI AD memandang penting untuk menelusuri terlebih dahulu fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut,” jelasnya.

Baca Juga: Adik JK Minta Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp1,35 Triliun PLTU Kalbar Ditunda, Kenapa?

Pihak TNI AD juga meminta semua pihak untuk bersabar, dan tidak membangun spekulasi liar yang dapat memperkeruh suasana.

“Kami juga berharap semua pihak dapat menunggu hasil klarifikasi resmi dari kami, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap institusi TNI Angkatan Darat,” tandasnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) meluapkan kemarahannya karena tanah milik PT Hadji Kalla yang telah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu tiba-tiba diserobot.

Selama puluhan tahun menguasai lahan tersebut, JK mengaku tidak pernah terlibat dalam sengketa dengan pihak mana pun.

Dengan bukti kepemilikan sertifikat yang sah di tangan, JK tanpa ragu menyebut aksi penyerobotan ini sebagai sebuah perampokan terorganisir.

Ia khawatir jika perusahaan sekelas Hadji Kalla saja bisa menjadi target mafia tanah, maka masyarakat biasa di Makassar akan lebih rentan menjadi korban.