- Yudo Sadewa ungkap ayahnya, Menkeu Purbaya, tak setuju dengan redenominasi rupiah.
- Ia menilai redenominasi bisa picu inflasi karena efek psikologis harga murah.
- Purbaya tegaskan kebijakan itu sepenuhnya wewenang Bank Indonesia.
Suara.com - Isu redenominasi rupiah kembali mencuat setelah pemerintah menegaskan rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah pada periode 2026–2027.
Namun di balik langkah strategis Bank Indonesia (BI) itu, muncul pengakuan menarik dari Yudo Sadewa, anak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang secara terbuka mengungkap pandangan pribadi sang ayah terhadap kebijakan tersebut.
Dalam sebuah forum online yang rekamannya dibagikan akun X @somexthread, Yudo menuturkan bahwa rencana redenominasi bukanlah kemauan ayahnya, melainkan inisiatif dari Bank Indonesia.
“Itu bukan kemauan Bapak, itu kemauan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu pengin bikin sebuah proyek yang dapat menyederhanakan rupiah, which is redenominasi,” ujar Yudo.
Ia menambahkan dengan nada heran, bahwa pemberitaan media kerap menyorot seolah-olah kebijakan tersebut sepenuhnya berasal dari Kementerian Keuangan.
“Tapi dibilangnya nggak tahu kenapa media-media tuh Bapak, aneh memang,” katanya.
Lebih lanjut, Yudo mengungkap bahwa sang ayah sebenarnya kurang setuju dengan gagasan penyederhanaan nominal rupiah tersebut.
Ia menilai, meski redenominasi tak mengubah nilai mata uang secara riil, perubahan psikologis masyarakat justru bisa menimbulkan efek inflasi.
“Bapak sendiri kurang setuju dengan redenominasi. Soalnya gini, ibarat kita kebiasaan beli seblak harganya 10.000, tiba-tiba jadi 10 rupiah. Nah, apa yang pertama kali kita lakukan? Kita bisa aja spending lebih banyak, karena merasa harganya murah,” jelas Yudo.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Mendadak Banjir Karangan Bunga: Ompreng MBG dari China Bikin Produsen Lokal Menjerit!
Menurutnya, efek psikologis itu tidak bisa diremehkan. “Nah ini bisa menyebabkan inflasi gitu. Kalau hyper-inflansi kita bisa kayak Zimbabwe,” lanjutnya.
Sementara itu, di sisi resmi pemerintahan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang menegaskan bahwa kebijakan redenominasi sepenuhnya merupakan domain Bank Indonesia.
“Saya enggak tahu, itu bukan Kementerian Keuangan. Kan bank sentral sudah kasih pernyataan, jadi jangan gua yang 'digebukin',” ujarnya sambil berseloroh di hadapan media.
Purbaya memastikan bahwa redenominasi tidak akan langsung diterapkan pada tahun depan. Penyusunan RUU Redenominasi baru akan dibahas dalam periode 2026–2027 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
BPK Periksa Gus Yaqut, KPK Tegaskan Sudah Ada Koordinasi
-
Polri Jadi Bulan-bulanan, Prabowo: Itu Risiko, Dulu Jenderal TNI Dimaki-Dituduh Melanggar HAM
-
Indonesia Kejar Ciptakan Jutaan Green Jobs, Sudah Siapkah Talenta Kita?
-
Syarat Ikut Mudik Gratis Lebaran 2026, Catat Dokumen dan Cara Daftarnya
-
Digerebek di Kamar Hotel Dumai, WNA Malaysia Bawa 99.600 Butir Happy Five Senilai Rp39,8 Miliar!
-
Prabowo: MBG Mungkin Tidak Penting untuk Orang Cukup Berada Tapi Mayoritas Rakyat Perlu
-
Israel Gabung BoP Trump, Golkar: Kesempatan Indonesia Bisiki Netanyahu Soal Kemerdekaan Palestina
-
KPK Bantah Ada Penyidik Bernama Bayu Sigit yang Minta Rp10 Miliar untuk Tutup Kasus RPTKA
-
Tancap Gas! Polri Targetkan Bangun 1.500 SPPG Pada 2026, Bakal Serap 58 Ribu Tenaga Kerja
-
Prabowo Jawab Kritik MBG: Bukan Hamburkan Anggaran, Ini Hasil Efisiensi