Old Money Ilegal Disebut Ketar-ketir Jika Menkeu Purbaya Terapkan Kebijakan Redenominasi

Suara.com - Wacana penyederhanaan nominal mata uang atau redenominasi Rupiah kembali mencuat dengan dukungan kuat dari pemerintah.

Kebijakan yang direncanakan oleh Kementerian Keuangan di bawah komando Purbaya Yudhi Sadewa ini dinilai tidak hanya sekadar memangkas nol Rupiah, tetapi juga berpotensi besar untuk membersihkan ekonomi dari praktik kotor.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, secara lugas menyebut bahwa redenominasi yang matang akan membuat para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau yang sering disebut old money ilegal dan pengedar uang palsu menjadi sangat terpojok.

"Akan bagus. Redenominasi membuat praktik pencucian uang (money laundry) dan distribusi uang palsu makin terpojok," kata Wijayanto Samirin dalam analisanya, Rabu (12/11/2025).

Wijayanto menjelaskan, proses transisi dari Rp1.000 menjadi Rp1 dalam sistem redenominasi akan memaksa peredaran uang tunai dalam jumlah besar untuk dipertanggungjawabkan atau ditukar.

Ini adalah momen kritis yang akan menyulitkan para penimbun cash ilegal yang selama ini sengaja menyembunyikan kekayaan mereka dari pengawasan otoritas.

Oleh karena itu, kebijakan redenominasi diperkirakan akan mendapat penolakan keras dari kalangan penimbun dana gelap.

Namun, Wijayanto menegaskan bahwa resistensi tersebut tidak akan menghentikan langkah pemerintah.

"Kalau pun mereka menolak, BI dan Pemerintah tetap jalan terus, jika ini diyakini bagus bagi ekonomi kita," jelasnya, memberikan sinyal kuat bahwa kepentingan ekonomi nasional berada di atas kepentingan old money ilegal.

Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Melemah Rabu Sore, Ini Pemicunya

Meskipun dampak positifnya besar, Wijayanto mengingatkan bahwa implementasi redenominasi bukanlah tanpa risiko, merujuk pada kegagalan serupa di sejumlah negara.

Kunci utama keberhasilan terletak pada persiapan dan komunikasi publik yang harus dilakukan dengan matang.

Wijayanto menyoroti tiga prasyarat yang harus dipenuhi Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) dalam menjalankan kebijakan ini diantaranya memastikan seluruh sistem, baik perbankan maupun perdagangan, siap melakukan konversi.

Kebijakan baru harus dilaksanakan setelah sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh, dan perlunya komunikasi yang baik melalui berbagai public discourse dan melibatkan tokoh-tokoh kunci untuk meminimalisir penolakan dan perbedaan pandangan di berbagai kalangan masyarakat.

Jika dilakukan dengan persiapan yang cermat, kebijakan Menkeu Purbaya ini berpotensi menjadi salah satu reformasi fiskal paling berani dalam sejarah, menjanjikan efisiensi transaksi sekaligus memberikan pukulan telak bagi praktik kejahatan keuangan.