- DPR desak Kemenkes sanksi tegas 4 RS yang tolak ibu hamil di Papua.
- Kasus ini dinilai sebagai bukti kelalaian negara dan timpangnya layanan kesehatan.
- Pemerintah dikritik karena reaktif dan baru bertindak setelah kasus menjadi viral.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap empat rumah sakit di Papua yang diduga menolak pasien ibu hamil, Irene Sokoy, hingga menyebabkan ibu dan janinnya meninggal dunia. Ia menyebut tragedi ini sebagai bukti kelalaian negara dalam menjamin hak kesehatan warganya.
Desakan ini disampaikan Charles dalam Rapat Kerja Panja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
"Undang-undangnya jelas, rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam keadaan emergency. Jadi, ke depan seperti apa sanksinya? Ada tidak sanksi untuk empat rumah sakit tersebut?" tanya Charles kepada jajaran Kemenkes.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai kasus Irene Sokoy adalah gambaran akurat betapa timpangnya layanan kesehatan di Indonesia, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Ini adalah gambaran yang sangat akurat betapa layanan kesehatan untuk rakyat masih jauh dari kata merata," ujarnya.
Kritik Fenomena "No Viral, No Justice"
Charles juga mengkritik keras sikap pemerintah yang kerap bersifat reaktif dan baru bergerak cepat setelah sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Ia khawatir fenomena "No Viral, No Justice" semakin melekat di masyarakat.
"Saya miris, isu seperti ini muncul ke publik karena ramai di media sosial. Jangan sampai ke depan ada lagi kasus seperti Ibu Irene, ramai lagi, baru kita rapat di sini untuk mencari solusi sementara," katanya.
Ia mendesak pemerintah tidak hanya berlindung di balik alasan kekurangan dokter spesialis. Menurutnya, perlu ada solusi jangka pendek yang konkret agar ibu hamil di wilayah 3T bisa mendapatkan layanan persalinan yang layak tanpa harus menunggu bertahun-tahun.
Baca Juga: Geger Kematian Ibu Hamil di Papua, Pimpinan DPR Sebut Negara Lalai: No Viral No Justice
"Kejadian Ibu Irene ini menggambarkan bahwa negara telah lalai. Harapan saya, kita bisa menghadirkan solusi yang komprehensif," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 5 HP Realme RAM 12 GB dan Kamera Jernih Paling Murah Mulai Rp2 Jutaan
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- 5 Rekomendasi Lipstik Anti Luntur Saat Dipakai Makan Gorengan
Pilihan
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
Terkini
-
Alarm Bahaya! Ratusan Siswa di 26 Provinsi Terpapar Radikalisme Lewat Medsos dan Game Online
-
Ketua MUI Soal Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: Sah Secara Syar'i
-
DPR Murka! Skandal Riset Palsu WNI di Denmark Hancurkan Marwah Akademisi RI
-
Sapi Kurban Pak Suardi 'Ngambek' Saat Mau Dipotong, Damkar DKI Sampai Turun Tangan
-
Tipu-Tipu 'Paranormal Sakti' di Duren Sawit, Motor Korban Raib Usai Ritual Paku
-
Vila dan Homestay Wajib Punya NIB Mulai 1 Agustus, yang Ilegal Bakal Dicoret dari Aplikasi
-
Militer AS Bom Kapal Diduga Bermuatan Narkotika di Samudera Pasifik: 1 Tewas 2 Selamat
-
Si Loreng dan Wirabumi: Sapi Kurban Jumbo Prabowo-Gibran yang Curi Perhatian di Istiqlal
-
Harga Domba Capai Rp76 Juta! Cerita Miris Idul Adha 2026 Umat Muslim Gaza
-
Intip Momen Iduladha Prabowo di Paris: Salat Bareng Diaspora hingga Santap Bersama