- DPR desak Kemenkes sanksi tegas 4 RS yang tolak ibu hamil di Papua.
- Kasus ini dinilai sebagai bukti kelalaian negara dan timpangnya layanan kesehatan.
- Pemerintah dikritik karena reaktif dan baru bertindak setelah kasus menjadi viral.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap empat rumah sakit di Papua yang diduga menolak pasien ibu hamil, Irene Sokoy, hingga menyebabkan ibu dan janinnya meninggal dunia. Ia menyebut tragedi ini sebagai bukti kelalaian negara dalam menjamin hak kesehatan warganya.
Desakan ini disampaikan Charles dalam Rapat Kerja Panja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
"Undang-undangnya jelas, rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam keadaan emergency. Jadi, ke depan seperti apa sanksinya? Ada tidak sanksi untuk empat rumah sakit tersebut?" tanya Charles kepada jajaran Kemenkes.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai kasus Irene Sokoy adalah gambaran akurat betapa timpangnya layanan kesehatan di Indonesia, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Ini adalah gambaran yang sangat akurat betapa layanan kesehatan untuk rakyat masih jauh dari kata merata," ujarnya.
Kritik Fenomena "No Viral, No Justice"
Charles juga mengkritik keras sikap pemerintah yang kerap bersifat reaktif dan baru bergerak cepat setelah sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Ia khawatir fenomena "No Viral, No Justice" semakin melekat di masyarakat.
"Saya miris, isu seperti ini muncul ke publik karena ramai di media sosial. Jangan sampai ke depan ada lagi kasus seperti Ibu Irene, ramai lagi, baru kita rapat di sini untuk mencari solusi sementara," katanya.
Ia mendesak pemerintah tidak hanya berlindung di balik alasan kekurangan dokter spesialis. Menurutnya, perlu ada solusi jangka pendek yang konkret agar ibu hamil di wilayah 3T bisa mendapatkan layanan persalinan yang layak tanpa harus menunggu bertahun-tahun.
Baca Juga: Geger Kematian Ibu Hamil di Papua, Pimpinan DPR Sebut Negara Lalai: No Viral No Justice
"Kejadian Ibu Irene ini menggambarkan bahwa negara telah lalai. Harapan saya, kita bisa menghadirkan solusi yang komprehensif," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Penembakan Pemuda Palestina di Deir Jarir Ungkap Eskalasi Brutalitas Pemukim Ilegal Israel
-
Konflik Selat Hormuz, Kenapa Strategi Pembersihan Ranjau Laut AS Ditolak Mentah-Mentah Militer Iran?
-
Ancaman Rudal Manpads China Persulit Posisi Amerika Saat Gencatan Senjata dengan Iran
-
Update Data Korban Perang Lebanon, 2020 Orang Tewas Menyusul Serangan Israel di Wilayah Selatan
-
Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta