- Drama tumbler viral jadi cerminan lemahnya prosedur pelayanan publik yang ada.
- Masyarakat gunakan media sosial karena kanal pengaduan resmi tidak jelas atau efektif.
- Media sosial perbesar masalah sepele lewat hiburan dan polarisasi di antara publik.
Suara.com - Kegaduhan viral soal tumbler yang hilang di KRL bukanlah insiden sepele, melainkan cerminan dari masalah yang lebih besar: ketidakjelasan prosedur pelayanan publik. Demikian pandangan yang disampaikan Deputi Sekretaris Center for Digital Society (CfDS) UGM, Iradat Wirid.
Menurutnya, masalah kecil dapat meledak di media sosial ketika masyarakat merasa tidak memiliki kanal penyelesaian yang jelas.
"Ini sebuah fenomena yang belakangan rutin terjadi. Kemarahan ditumpahkan ke media sosial atas sesuatu yang belum jelas, padahal ini bisa diselesaikan kalau prosedurnya matang," kata Iradat saat dihubungi Suara.com, Jumat (28/11/2025).
Fenomena 'No Viral, No Justice'
Iradat menjelaskan, publik kerap menghadapi ketidakpastian prosedur, tidak tahu harus melapor ke mana, atau tidak mendapat respons yang memadai. Kondisi ini ia sebut sebagai everyday injustice atau ketidakadilan sehari-hari.
"Ini seperti ada istilah everyday injustice. Setiap hari ada ketidakadilan, tidak ada kejelasan prosedur pelayanan publik di Indonesia," ucapnya.
Akibatnya, muncul fenomena penyelesaian berbasis viralitas.
"Makanya muncul istilah penyelesaian berbasis viralitas. Tidak ada penyelesaian tanpa viralitas," imbuhnya.
Akar Masalah pada Lemahnya SOP
Baca Juga: Alasan Manajemen Mendadak Rombak Jajaran Direksi KAI Commuter di Tengah Kasus Tumbler Ilang
Meskipun media sosial menjadi 'pengadilan' alternatif, langkah ini berisiko besar karena dapat memperluas persoalan. Dinamika ini terbukti dalam 'drama tumbler', di mana simpati publik bergeser dari pemilik tumbler ke petugas yang terancam dipecat.
Namun, Iradat menegaskan bahwa akar masalahnya tetap berada pada lemahnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik, dalam hal ini penanganan barang hilang.
"Sebenarnya yang paling keliru adalah pelayanan publiknya. Bukan soal nilai barangnya, tapi bagaimana SOP itu dijalankan," tegasnya.
Di sisi lain, Iradat melihat masyarakat juga punya andil dalam memperbesar kasus ini. Menurutnya, ada "elemen hiburan" dan polarisasi di media sosial yang membuat publik mudah terbawa emosi untuk memilih kubu.
"Ada elemen entertainment. Itu sangat mudah dinikmati oleh publik. Ditambah peran polarisasi antara mendukung yang satu dengan yang lain," terangnya.
"Itulah yang membuat kasus sepele seperti ini tiba-tiba menjadi besar, karena orang merasa dilibatkan secara emosi," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi