Kang Dedi Siapkan Kereta Kilat Pajajaran, Whoosh Bakal Ditinggalkan?

Suara.com - Bayangkan jika perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir, Jakarta menuju pusat Kota Bandung hanya memakan waktu 1 hingga 1,5 jam. Ya, mungkin hal itu bakal terwujud jika nanti Kerta Api (KA) Kilat Pajajaran benar-benar beroperasi.

Wacana segar ini muncul setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Gubernur Dedi Mulyadi menyepakati kerja sama optimalisasi perkeretaapian dengan PT KAI (Persero). Tak main-main, KA Kilat Pajajaran digadang-gadang menjadi solusi mobilitas baru dengan rute Jakarta-Bandung yang super efisien.

Bahkan, Kang Dedi—sapaan akrab Gubernur—menyebut layanan ini tak hanya berhenti di Bandung. Nantinya, Kilat Pajajaran akan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan estimasi waktu tempuh total hanya sekitar 2 jam.

Selain mengangkut penumpang, Dedi juga menyelipkan misi ekonomi: penyediaan gerbong khusus logistik pertanian untuk menekan biaya distribusi pangan.

Proyek ini rencananya didanai penuh oleh APBD Jawa Barat. Dengan total anggaran Rp8 triliun yang dikucurkan bertahap sebesar Rp2 triliun per tahun, proses pengkajian akan dimulai tahun depan.

Jika semua berjalan mulus, pembangunan fisik dijadwalkan mulai 2027 hingga rampung pada 2030.

Namun, kehadiran rencana ini memantik perdebatan menarik. Bukankah sudah ada Whoosh, Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang melayani rute serupa? Apakah Kereta Kilat Pajajaran akan menjadi pesaing, atau justru pelengkap?

Kilat Pajajaran vs Whoosh

Mari kita bedah perbandingannya. Dedi Mulyadi mengklaim Kilat Pajajaran mampu menempuh Jakarta-Bandung dalam 1,5 jam. Jika diteruskan ke Banjar, hanya menambah waktu 2 jam.

Baca Juga: Danantara 'Wajibkan' Menkeu Purbaya Ikut Rapat Masalah Utang Whoosh

Pengamat Transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono, memprediksi jika terealisasi, kereta ini akan memiliki kecepatan 250-300 km/jam.

Bedanya, Kilat Pajajaran direncanakan menggunakan jalur konvensional yang ditingkatkan (upgrading), bukan jaringan high speed rail baru.

Sementara itu, Whoosh menawarkan kecepatan operasional hingga 350 km/jam dengan waktu tempuh hanya 46 menit. Namun, Whoosh memiliki keterbatasan stasiun (Halim, Karawang, Padalarang, Tegalluar Summarecon) dan harga tiket yang relatif premium, mulai dari Rp275 ribu (ekonomi premium) hingga Rp600 ribu (first class).

Menanggapi wacana ini, Wakil Direktur Utama PT KAI, Dody Budiawan, bersikap hati-hati. Ia menegaskan rencana ini masih dalam tahap kajian awal pasca-penandatanganan MoU.

"Jadi, itu perlu studi banyak hal dan perlu kami siapkan segala macamnya. Intinya, masih kami pelajari dahulu, review, dan membuat dokumen-dokumennya, karena banyak sekali yang harus dilakukannya," ujar Dody di Stasiun Bandung, Senin 1 Desember kemarin.

Salah satu poin krusial adalah memastikan apakah proyek ini akan menggunakan rel lama atau membangun jalur baru.

"Kami belum bisa berandai-andai," tegasnya.

Kritik Keras Pengamat: "Aneh dan Kontraproduktif"

Meski terdengar manis, rencana ini mendapat kritik tajam dari akademisi. Pengamat Transportasi ITB, Sony Sulaksono, menilai proyek ini "aneh" di tengah upaya PT KAI memulihkan kondisi finansial dan memaksimalkan okupansi Whoosh.

"Ini aneh dan kontraproduksi," kata Sony kepada Suara.com, Selasa (2/12/2025).

Sony khawatir kehadiran Kilat Pajajaran justru akan "memakan" pasar Whoosh yang saat ini masih berjuang menutupi utang operasional.

"Di saat PT KAI sedang berusaha meningkatkan jumlah penumpang Whoosh agar dapat menutupi utang dan menjaga kualitas pelayanan, ini malah justru membuat saingan sendiri," tambahnya.

Lebih lanjut, Sony meragukan efektivitas anggaran Rp8 triliun jika harus membangun trek lurus khusus untuk kecepatan tinggi. Ia menyarankan Pemprov Jabar lebih baik fokus pada revitalisasi jalur KA Banjar-Pangandaran-Pamulang atau membangun LRT Bandung Raya.

"Harus buat track lurus seperti track Whoosh. Itu akan mahal dan gak cukup anggaran 8T yang mau disiapkan Pemprov," ujarnya memperingatkan.

Jangan Monopoli Pilihan Rakyat

Pandangan berbeda datang dari Senayan. Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, justru mendukung wacana ini sebagai bentuk perlawanan terhadap monopoli transportasi.

"Infrastruktur publik tidak boleh memonopoli pilihan rakyat," tegas Mufti.

Menurutnya, persaingan antara Kilat Pajajaran dan Whoosh adalah hal yang sehat, asalkan harga tiketnya kelak benar-benar terjangkau bagi "kaum mendang-mending".

"Dan faktanya, sampai hari ini Whoosh belum bisa dijangkau semua kalangan, terutama masyarakat pekerja. Jadi, setiap opsi transportasi yang lebih cepat dan lebih murah harus kita dukung penuh," katanya.

Namun, ia memberi catatan keras soal anggaran. Jangan sampai proyek ini justru menjadi beban baru bagi keuangan negara atau daerah.

"Jangan sampai kita keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut singa. Maksud proyek ini kan memberi pilihan transportasi yang lebih murah, lebih cepat, dan tidak membebani rakyat. Tapi kalau biayanya terlalu besar, yang terjadi justru sebaliknya: rakyat kembali menanggung dampak finansialnya, entah lewat harga tiket atau lewat beban APBD/APBN," kata dia.

Suara Warga: Yang Penting Murah!

Lantas, apa kata masyarakat? Mayoritas menyambut baik, namun dengan satu syarat mutlak: harga tiket harus bersahabat.

Bagus Rizaldi (28), warga asli Bandung, berharap Kilat Pajajaran bisa menjadi solusi mahalnya tiket kereta cepat saat ini.

"Setuju supaya ada alternatif lain selain whoosh yang mahal, semoga KA relasi Bandung-Jakarta bisa lebih murah," harapnya.

Senada, Luthfi Humam (26), perantau di Jakarta, mengingatkan pemerintah agar proyek ini tidak berakhir menjadi monumen kosong yang sepi peminat.

"Bagus kalau ada (Kilat Pajajaran), tapi jangan sampai ini kayak transportasi umum lainnya yang berakhir sepi penumpang," tutupnya