Prabowo Mau Manfaatkan Uang Sitaan Koruptor, Ini Pos-pos yang Bakal Kecipratan

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan untuk memanfaatkan uang sitaan dari para koruptor untuk menjalankan sejumlah program.

Terbaru, kepala negara ingin menggunakannya untuk membiayai program digitalisasi pembelajaran.

Prabowo ingin uang negara sitaan dari para pelaku korupsi itu dibelikan Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel/IFP). Hal ini ia sampaikan dalam acara peluncuran Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).

"Kita nanti rencananya tiap kelas ada (tersedia panel interaktif digital). Semua uang-uang koruptor kita kejar nanti, maling-maling kita akan kejar semua supaya anak-anak kita pintar-pintar," kata Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo sudah lebih dulu menyampaikan keinginan untuk mempergunakan uang sitaan dari koruptor untuk pembiayana sejumlha hal, semisal utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, dan lainnya.

Bayar Utang Whoosh

Diketahui dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Prabowo memastikan pemerintah memiliki uang untuk membayar utang Whoosh. Ia menegaskan bahwa pemerintah siap menanggung pembiayaan utang Whoosh.

Prabowo menegaskan Indonesia memiliki uang untuk membayar utang Whoosh.

Terlebih setelah pemerintahan yang ia pimpin melakukan efisiensi anggaran serta menyita aset dan uang dari para koruptor.

Baca Juga: Gebrakan Prabowo: Uang Koruptor Disulap Jadi Smartboard untuk Tiap Kelas, Maling Bakal Dikejar!

"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi [setelah diambil negara] saya hemat. Nggak saya kasih kesempatan," kata Prabowo.

"Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua," sambung Prabowo.

Biayai LPDP

Prabowo membuka kemungkinan menyumbangkan sebagian dari uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Hal itu diungkapkan Prabowo di hadapan Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna satu tahun pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025) sore.

Sebelumnya, pada pagi hari Prabowo menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13.255.244.538.149,00 oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kejaksaan Agung.

Uang tersebut merupakan hasil penyitaan dari tiga korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

"LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," kata Prabowo,

Prabowo mengatakan kepada Menteri Keuangan Purbaya untuk menaruh sebagian dari Rp13 triliun tersebut ke LPDP.

"Mungkin yg 13 triliun, mungkin yg 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh jaksa agung hari ini diserahkan ke menteri keuangan. Mungkin menteri keuangan mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan," kata Prabowo.

Perbaikan Sekolah

Sementara itu, dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun lebih di Kejaksaan Agung, Prabowo mengatakan uang sebanyak itu bisa digunakan untuk merenovasi banyak sekolah.

"Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah," kata Prabowo dalam pidatonya.

Bangun Kampung Nelayan

Uang Rp13 triliun, menurut Prabowo, juga bisa digunakan untuk program kampung nelayan dengan anggaran Rp22 miliar per kampung nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus.

"Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.000, 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan tuh kepala keluarganya 2.000," kata Prabowo.

"Jadi kalau dengan istri dan anak tiga itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta, 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau, kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia," ujarnya.