Tinggalkan Rakyat Saat Banjir demi Umrah, Gerindra Copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC Partai

Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mengambil langkah tegas dan cepat merespons tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang diketahui bertolak melaksanakan ibadah umrah di saat wilayahnya sedang dilanda bencana banjir parah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono, mengumumkan bahwa pihaknya secara resmi memberhentikan Mirwan MS dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. 

Keputusan ini diambil karena tindakan Mirwan dinilai tidak mencerminkan kepemimpinan yang berempati terhadap penderitaan rakyat.

Ia menegaskan bahwa partai merasa kecewa berat setelah menerima laporan mengenai prioritas sang kepala daerah yang justru meninggalkan warganya dalam kondisi darurat.

“Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra kabupaten Aceh Selatan," kata Sugiono kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).

"Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan periode 2025–2030, disorot publik setelah memutuskan untuk ibadah umroh saat rakyatnya kesulitan di tengah banjir Sumatera.

Kepergian politikus dari Partai Gerindra itu lantas jadi pembicaraan publik. Informasi mengenai keberangkatan Mirwan MS terungkap melalui unggahan di akun Instagram sebuah agen travel umroh, yang dengan cepat menyebar dan viral di Banda Aceh sejak Kamis (4/12/2025).

Foto yang memperlihatkan Bupati bersama istrinya berpose di Tanah Suci, disertai keterangan bahwa keberangkatan tersebut bertepatan dengan ulang tahun sang istri, langsung menuai kritik tajam.

Baca Juga: Profil Mirwan MS: Bupati Aceh Selatan, Viral Pergi Umroh saat Rakyatnya Dilanda bencana

Sorotan tajam muncul karena keberangkatan Mirwan MS dianggap tidak sensitif terhadap kondisi darurat di Aceh Selatan.

Terlebih, sebelumnya Pemkab Aceh Selatan telah menandatangani surat resmi bernomor 360/1315/2025 yang menyatakan tidak sanggup menangani kondisi darurat bencana tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah provinsi.

Surat resmi tersebut memuat rincian dampak bencana yang melanda 11 kecamatan, meliputi kerusakan besar seperti terputusnya akses transportasi, kerusakan jalan, lumpuhnya layanan publik, gangguan ekonomi, serta rusaknya jaringan sanitasi, irigasi, dan layanan kesehatan.

Situasi ini menuntut kehadiran dan kepemimpinan penuh dari kepala daerah. Terlebih, korban meninggal dunia di Aceh sudah menembus lebih dari 300 orang dan mendekati 400 orang.

Belakangan, Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, segera memberikan klarifikasi melalui unggahan di media sosialnya pada Jumat (5/12/2025).

Ia menyebutkan bahwa dirinya telah meninjau langsung lokasi terdampak banjir empat hari sebelum keberangkatan, dan menilai kondisi di sana sudah membaik.