Bupati Aceh Selatan Minta Maaf Terbuka, Ngaku Ganggu Stabilitas Nasional Pasca Umrah Saat Bencana

Suara.com - Bupati Aceh Selatan, Haji Mirwan MS, akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka setelah menuai kritik keras terkait keberangkatannya menunaikan ibadah umrah di saat wilayah yang ia pimpin tengah dilanda banjir dan longsor.

Dalam pernyataannya yang ia unggah di media sosial pada Selasa (9/12), Mirwan membuka video permintaan maafnya dengan nada rendah hati. 

“Saya, Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak,” ujarnya dalam video di Instagram, seperti Suara.com kutip pada Selasa (9/12/2025).

Ia secara khusus menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian, Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat Aceh dan Indonesia. 

“Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah telah menimbulkan perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional,” lanjutnya.

Janji Menuntaskan Tugas Pasca Bencana

Dalam pernyataan lanjutan, Mirwan menegaskan komitmennya untuk kembali fokus menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Ia berjanji untuk turun langsung mengawal pemulihan pasca banjir di Aceh Selatan.

“Kami berjanji akan terus bekerja dengan penuh tanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.

Ia menutup pernyataan itu dengan doa agar Allah SWT memberikan petunjuk dan rahmat bagi seluruh masyarakat.

Baca Juga: Sentil Ulah Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati

Di Tengah Pemeriksaan dan Teguran Presiden

Permintaan maaf ini hadir setelah Mirwan menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri pada Senin (8/12). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menilai pelanggaran etika dan tanggung jawab jabatan yang ditudingkan kepada sang bupati.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas penanganan bencana di Aceh pada Minggu (7/12), Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan dari jabatannya. 

Prabowo menilai tindakan meninggalkan daerah saat rakyat sedang membutuhkan adalah bentuk kelalaian berat.

“Kepala daerah yang kabur di tengah tugas selayaknya tentara yang desersi,” tegas Presiden.

Pernyataan Prabowo itu memperkuat sorotan publik terhadap Mirwan. Banyak pihak mempertanyakan prioritas seorang pemimpin daerah saat harus memilih antara tanggung jawab jabatan dan agenda pribadi meskipun kegiatan tersebut berupa ibadah.

langkah awal, namun masa depan politik Mirwan tampaknya bergantung pada bagaimana ia menepati janjinya—dan bagaimana pemerintah pusat memutuskan nasib jabatannya.