Usai Tahan Heri Gunawan dan Satori, KPK Bakal Dalami Peran Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI-OJK

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mendalami peran Anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020–2023 setelah melakukan penahanan terhadap dua tersangka.

Adapun kedua tersangka yang telah ditetapkan KPK dalam perkara ini ialah mantan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dan Satori.

Awalnya, (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan penahanan Satori dan Heri Gunawan bakal dilaksanakan dalam waktu dekat.

Penyidik disebut masih fokus menyelesaikan berkas perkara dua tersangka tersebut.

Setelah itu, Asep menyebut pihak baru akan mendalami dugaan keterlibatan anggota Komisi XI DPR RI lainnya.

“Ya, nanti setelah yang ini. Jadi, fokus dulu yang ini saja,” kata Asep kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Soal penahanan Satori dan Heri Gunawan, Asep menyebut tinggal menunggu waktu. Dia berharap penahanan bisa dilakukan pada bulan ini.

“Semoga tidak menyebrang bulan, tahun, ya, ya, itu tunggu saja,” tegas Asep.

Sebelumnya, KPK menetapkan Anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK.

Baca Juga: Sita Ambulans BPKH, KPK Curiga Korupsi Satori Bukan Cuma dari Dana CSR BI-OJK

Satori diketahui merupakan politikus Fraksi Partai Nasdem sementara Heri dari Partai Gerindra.

“Dua hari ke belakang, KPK menetapkan 2 orang tersangka yaitu HG sebagai Anggota Komisi XI DPR RI 2019-2024 dan ST sebagai Anggota Komisi XI DPR RI 2019-2024,” kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

Keduanya dinilai melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP.