- KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis 18 Desember 2025.
- Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sekitar sepuluh orang dan menyegel ruang kerja Bupati Bekasi.
- Operasi senyap di Bekasi ini merupakan OTT kesepuluh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali beraksi. Komisi antirasuah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025), sejumlah pihak diamankan dan ruang bupati disegel.
Aksi senyap yang masih terus bergulir ini menjadi OTT ke-10 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Berikut adalah rangkuman fakta-fakta terkini seputar OTT KPK di Bekasi yang berhasil dihimpun:
1. KPK Amankan 10 Orang
Hingga Kamis malam, tim penindakan KPK telah mengamankan setidaknya 10 orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi jumlah tersebut namun belum merinci identitas maupun peran masing-masing pihak yang diamankan.
“Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.
2. Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel
Puncak dari operasi senyap ini adalah penyegelan ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
Tiga orang penyidik KPK dilaporkan mendatangi kantor bupati pada Kamis malam sekitar pukul 19.00 WIB dan langsung menyegel dua akses pintu masuk ke ruangan tersebut.
3. Operasi Masih Terus Berkembang
Baca Juga: KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
KPK menegaskan bahwa kegiatan di lapangan masih belum berakhir. Tim penyidik terus bekerja untuk mendalami kasus dan mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
“Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan,” ujar Budi Prasetyo.
Ia juga menambahkan bahwa hingga pukul 21.00 WIB, proses tersebut, “Masih berlangsung,” katanya singkat.
4. KPK Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status
Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari ke-10 orang yang telah diamankan.
5. OTT ke-10 Sepanjang Tahun 2025
Berita Terkait
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
OTT 9 Orang Termasuk Jaksa di Banten, KPK Juga Amankan Uang Rp 900 Juta
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran