- Buruh memprotes pemblokiran longmarch menuju Istana Negara oleh kepolisian pada Senin, 29 Desember 2025 di Jakarta.
- Presiden KSPI Said Iqbal menilai tindakan polisi bersifat militeristik dan menduga ada kementerian tertentu melarang aksi.
- Sebagai respons atas penghalauan tersebut, buruh berencana mengerahkan massa lebih besar, sekitar 20.000 orang, keesokan harinya.
Suara.com - Kaum buruh memprotes aksi pihak kepolisian yang memblokade longmarch mereka menuju Istana Negara.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal mengaku, seharusnya mereka melakukan aksi di depan Istana Kepresidenan, namun dihalau oleh pihak kepolisian.
“Reformasi kepolisian rasanya harus dipercepat, Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh buruh,” kata Said Iqbal, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Said Iqbal juga geram, lantaran mobil komando yang mereka gunakan mau diderek paksa jika tidak mau menuruti pihak kepolisian.
“Hari ini kita dipertontonkan bagaimana mungkin mobil komando peserta aksi diderek, para peserta aksi didorong. Pasti ada yang menyuruh secara militeristik,” katanya.
“Ini sudah kembali ke jaman militeristik, cara-cara militer digunakan untuk menghadapi para demonstran,” imbuhnya.
Said Iqbal mengatakan, hari ini massa yang dikerahkan tidak terlalu banyak. Namun dengan adanya perlakuan ini, ia berencana bakal mengerahkan massa yang lebih masih.
“Rencana kami besok aksi lagi 10.000 motor, bisa juga berjumlah 20.000 orang akan hadir, Apakah akan dipukul mundur dengan cara kekerasan? Apakah akan digunakan cara-cara militer kembali,” ucapnya.
Ia menyayangkan dengan aksi yang dilakukan aparat kepolisian. Said Iqbal justru mempertanyakan apakah Istana sekarang menjadi tempat yang sakral sehingga tidak boleh didatangi rakyat.
Baca Juga: 1.392 Personel Siaga di Silang Monas, Kawal Aksi Buruh Hari Ini!
“Apakah Bapak Presiden Prabowo tahu Bahwa para demonstran sekarang dihadapi bagaikan menghadapi musuh, bagaikan dihadapi orang-orang yang bersenjata,” jelasnya.
Said Iqbal menduga jika larangan aksi ini dipengaruhi oleh pihak kementerian yang tidak ingin buruh melakukan aksi menuntut kenaikan upah.
“Kami agak menduga, ada kementerian tertentu yang menggunakan polisi untuk melarang aksi-aksi rakyat, termasuk aksi buruh,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara Dihentikan, Ini Penjelasan KPK
-
John Kenedy Apresiasi Normalisasi Sungai di Wilayah Bencana, Pemulihan Bisa Lebih Cepat
-
Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi
-
Kronologi dan 6 Fakta Tenggelamnya Kapal KM Putri Sakinah di Labuan Bajo yang Menjadi Sorotan Dunia
-
KPK Panggil Eks Sekdis Kabupaten Bekasi yang Sempat Diamankan Saat OTT
-
Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi
-
Polri Kerahkan Tambahan 1.500 Personel, Perkuat Penanganan Bencana Sumatra
-
Cekcok Ponsel Berujung KDRT Brutal di Sawangan, Polisi Langsung Amankan Pelaku!