- Buruh memprotes pemblokiran longmarch menuju Istana Negara oleh kepolisian pada Senin, 29 Desember 2025 di Jakarta.
- Presiden KSPI Said Iqbal menilai tindakan polisi bersifat militeristik dan menduga ada kementerian tertentu melarang aksi.
- Sebagai respons atas penghalauan tersebut, buruh berencana mengerahkan massa lebih besar, sekitar 20.000 orang, keesokan harinya.
Suara.com - Kaum buruh memprotes aksi pihak kepolisian yang memblokade longmarch mereka menuju Istana Negara.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal mengaku, seharusnya mereka melakukan aksi di depan Istana Kepresidenan, namun dihalau oleh pihak kepolisian.
“Reformasi kepolisian rasanya harus dipercepat, Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh buruh,” kata Said Iqbal, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Said Iqbal juga geram, lantaran mobil komando yang mereka gunakan mau diderek paksa jika tidak mau menuruti pihak kepolisian.
“Hari ini kita dipertontonkan bagaimana mungkin mobil komando peserta aksi diderek, para peserta aksi didorong. Pasti ada yang menyuruh secara militeristik,” katanya.
“Ini sudah kembali ke jaman militeristik, cara-cara militer digunakan untuk menghadapi para demonstran,” imbuhnya.
Said Iqbal mengatakan, hari ini massa yang dikerahkan tidak terlalu banyak. Namun dengan adanya perlakuan ini, ia berencana bakal mengerahkan massa yang lebih masih.
“Rencana kami besok aksi lagi 10.000 motor, bisa juga berjumlah 20.000 orang akan hadir, Apakah akan dipukul mundur dengan cara kekerasan? Apakah akan digunakan cara-cara militer kembali,” ucapnya.
Ia menyayangkan dengan aksi yang dilakukan aparat kepolisian. Said Iqbal justru mempertanyakan apakah Istana sekarang menjadi tempat yang sakral sehingga tidak boleh didatangi rakyat.
Baca Juga: 1.392 Personel Siaga di Silang Monas, Kawal Aksi Buruh Hari Ini!
“Apakah Bapak Presiden Prabowo tahu Bahwa para demonstran sekarang dihadapi bagaikan menghadapi musuh, bagaikan dihadapi orang-orang yang bersenjata,” jelasnya.
Said Iqbal menduga jika larangan aksi ini dipengaruhi oleh pihak kementerian yang tidak ingin buruh melakukan aksi menuntut kenaikan upah.
“Kami agak menduga, ada kementerian tertentu yang menggunakan polisi untuk melarang aksi-aksi rakyat, termasuk aksi buruh,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Kunci Adik Tiri di Kamar, Pria Way Kanan Gasak Uang Rp17 Juta Milik Orang Tua
-
BRI Boyong Promo Spesial 17 Agustus, Diskon 17% King Koil Hingga Hadiah Eksklusif
-
14 Ide Tebak-tebakan Lucu Bertema Pramuka yang Bisa Kamu Coba
-
BMW hingga Senjata Api Disita dari Markas Narkoba Bos Gendut di Kampung Bahari
-
Arthada Bawa Kembali Gaya 2016 di Perayaan Ulang Tahun ke-22
-
Kulkas Pintar Jadi Kunci Cegah Food Waste, Ini Cara Simpan Stok Makanan Mingguan agar Tetap Segar
-
Review Anak Semua Bangsa Karya Pramoedya: Dari Duka Menuju Kesadaran
-
Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
-
Dukung Ratusan Ribu UMKM, Penyaluran KUR BRI Tembus Rp103,81 Triliun Pada 2026
-
Silent Skill Gap: Bahaya Lupa Cara Mikir Akibat AI