- Buruh memprotes pemblokiran longmarch menuju Istana Negara oleh kepolisian pada Senin, 29 Desember 2025 di Jakarta.
- Presiden KSPI Said Iqbal menilai tindakan polisi bersifat militeristik dan menduga ada kementerian tertentu melarang aksi.
- Sebagai respons atas penghalauan tersebut, buruh berencana mengerahkan massa lebih besar, sekitar 20.000 orang, keesokan harinya.
Suara.com - Kaum buruh memprotes aksi pihak kepolisian yang memblokade longmarch mereka menuju Istana Negara.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal mengaku, seharusnya mereka melakukan aksi di depan Istana Kepresidenan, namun dihalau oleh pihak kepolisian.
“Reformasi kepolisian rasanya harus dipercepat, Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh buruh,” kata Said Iqbal, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Said Iqbal juga geram, lantaran mobil komando yang mereka gunakan mau diderek paksa jika tidak mau menuruti pihak kepolisian.
“Hari ini kita dipertontonkan bagaimana mungkin mobil komando peserta aksi diderek, para peserta aksi didorong. Pasti ada yang menyuruh secara militeristik,” katanya.
“Ini sudah kembali ke jaman militeristik, cara-cara militer digunakan untuk menghadapi para demonstran,” imbuhnya.
Said Iqbal mengatakan, hari ini massa yang dikerahkan tidak terlalu banyak. Namun dengan adanya perlakuan ini, ia berencana bakal mengerahkan massa yang lebih masih.
“Rencana kami besok aksi lagi 10.000 motor, bisa juga berjumlah 20.000 orang akan hadir, Apakah akan dipukul mundur dengan cara kekerasan? Apakah akan digunakan cara-cara militer kembali,” ucapnya.
Ia menyayangkan dengan aksi yang dilakukan aparat kepolisian. Said Iqbal justru mempertanyakan apakah Istana sekarang menjadi tempat yang sakral sehingga tidak boleh didatangi rakyat.
Baca Juga: 1.392 Personel Siaga di Silang Monas, Kawal Aksi Buruh Hari Ini!
“Apakah Bapak Presiden Prabowo tahu Bahwa para demonstran sekarang dihadapi bagaikan menghadapi musuh, bagaikan dihadapi orang-orang yang bersenjata,” jelasnya.
Said Iqbal menduga jika larangan aksi ini dipengaruhi oleh pihak kementerian yang tidak ingin buruh melakukan aksi menuntut kenaikan upah.
“Kami agak menduga, ada kementerian tertentu yang menggunakan polisi untuk melarang aksi-aksi rakyat, termasuk aksi buruh,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Internal Politik Israel Panas! Benjamin Netanyahu Ancam Keluar dari Partai Likud
-
Polandia Pecahkan Rekor Suhu Tertinggi 40,5C, Gelombang Panas Eropa Bergerak ke Timur
-
Italia Siaga Gelombang Panas Ekstrem, Suhu Tembus 40 C Korban Jiwa Berjatuhan
-
Gempa Susulan 4,8 M Guncang Venezuela, Korban Tewas Tembus 1400 Jiwa
-
Pakar Manajemen Publik: Ambisi Politik Keluarga Jokowi Berisiko Rusak Kepercayaan Demokrasi
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI, Forum Konferensi Republik Terpaksa Pindah ke Kafe
-
Tim Jibom Polda Papua Musnahkan 2 Granat Nanas Peninggalan Perang Dunia II
-
81 Tahun Menanti, Warga Sipiongot Beri Tradisi Ini ke Bobby Nasution Usai Jalan Tembus Dibangun
-
DJKI Cermati 124 Situs Hasil Laporan Motion Picture Association