- Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan kunjungan di Davos, Swiss, lalu bertolak menuju Paris, Prancis, pada Jumat, 23 Januari 2026.
- Keberangkatan ke Paris dilakukan untuk memenuhi undangan resmi dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron, setelah dari Davos.
- Di Swiss, Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk reformasi struktural dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menuntaskan kunjungannya di Davos, Swiss, Jumat (23/1/2026). Prabowo selanjutnya bertolak menuju Paris, Perancis.
Melaporkan langsung dari Bandara Udara Internasional Zurich, Prabowo bersama putra sulungnya, Ragowo Hediprasetyo, masuk ke dalam pesawat kepresidenan pada pukul 13.05 waktu setempat.
Turut serta dalam rombongan, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Adapun pesawat lepas landas dari Zurich menuju Paris pada pukul 13.52 waktu setempat.
Sementara itu, yang ikut mengantarkan Presiden Prabowo ke bandara antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono; Duta Besar RI untuk Konfederasi Swiss, Y.M. I Gede Ngurah Swajaya; Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Y.M. Sidharto R. Suryodipuro; serta Atase Darat RI untuk Perancis merangkap Swiss, Kolonel Arm. Aji Nugroho.
Menlu Sugiono menyampaikan bahwa keberangkatan Prabowo dari Zurich, Swiss, menuju Paris, Perancis dilakukan dalam rangka memenuhi undangan Presiden Perancis Emmanuel Macron.
"Memenuhi undangan Presiden Macron," ujarnya.
Namun, Sugiono tidak menjelaskan secara lebih detail terkait agenda Prabowo selama berada di Paris.
Sebelumnya, kehadiran Prabowo di Swiss dalam rangka menyampaikan pidato pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos.
Baca Juga: Trah HB II: Kerja Sama Rp 90 Triliun dengan Inggris Tak Sebanding dengan Harta Jarahan Geger Sepehi
"Yang pada intinya beliau menyampaikan, memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama kurang lebih 15 bulan. Disampaikan bahwa upaya-upaya yang kita lakukan meliputi reformasi struktural, kemudian perbaikan-perbaikan governance," kata Sugiono.
"Termasuk penertiban-penertiban hal-hal yang irreguler selama ini dan ilegal. Kemudian meningkatkan efisiensi dari pemerintah itu sendiri dan beliau juga menyampaikan program-program yang dilakukan pemerintah di bidang investasi sumber daya manusia," tandasnya.
Berita Terkait
-
Trah HB II: Kerja Sama Rp 90 Triliun dengan Inggris Tak Sebanding dengan Harta Jarahan Geger Sepehi
-
Haris Rusly Moti: Kebijakan Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Gebuk 'Oligarki Serakahnomic'
-
Prabowo Subianto Diundang ke Piala Dunia 2026
-
Pidato Prabowo di Swiss Dipuji Ketua DPD RI: Indonesia Kuat, Strategis, dan Pilih Jalan Tengah
-
Momen Prabowo Subianto Bertemu Zinedine Zidane di Davos, Ngobrol Apa?
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Toyota Vios Bekas Tahun Muda Pajaknya Berapa? Simak Juga Harga dan Spesifikasi Umumnya
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Kasatgas Tito Dorong Pembukaan Akses dan Penataan Hunian Pascabencana di Aceh Timur
-
Strategi Pramono Tangani Banjir Jakarta: Fokus Normalisasi Sungai, Tidak Tambah Sumur Resapan
-
Gaji Guru Dinilai Tak Layak, Komisi X DPR Dorong Upah Minimal Rp 5 Juta
-
Ikut Jokowi ke Arab, Keterangan Dito Ariotedjo Disebut Kuatkan Bukti Soal Pembagian Kuota Haji
-
Melodi My Way di Bawah Rintik Hujan Batu Tulis Warnai Perayaan Sederhana HUT ke-79 Megawati
-
Geledah Rumah Bupati Pati Sudewo Dkk, KPK Amankan Dokumen Hingga Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Trah HB II: Kerja Sama Rp 90 Triliun dengan Inggris Tak Sebanding dengan Harta Jarahan Geger Sepehi
-
KPK Cecar Eks Menpora Dito: Asal Usul Kuota Haji Tambahan Dipertanyakan
-
Haris Rusly Moti: Kebijakan Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Gebuk 'Oligarki Serakahnomic'
-
Soal Kemungkinan Periksa Jokowi dalam Kasus Kuota Haji, KPK: Tergantung Kebutuhan Penyidik