KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Pati Sudewo bisa mendapatkan uang hingga Rp 50 miliar jika dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kasus dugaan pemerasan Sudewo yang baru terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT), baru di satu kecamatan yaitu Kecamatan Jaken. 

Berdasarkan barang bukti yang disita dari operasi senyap itu, penyidik mengamankan uang sebanyak Rp 2,6 miliar.

"Artinya kalau memang modus ini duplikasinya sama persis ya dengan apa yang terjadi di Kecamatan Jaken, kalau ada 21 kecamatan berarti mungkin angkanya bisa sekitar Rp 50-an miliar ya. Rp 2,6 miliar di satu kecamatan, kalau 21 kecamatan ya mungkin sekitar itu (Rp 50 miliar)," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).

Dengan begitu, dia menyebut penangkapan KPK dalam OTT dimaksud menjadi langkah awal yang positif. Sebab, dapat mencegah adanya modus-modus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di kecamatan-kecamatan lain.

“Karena memang dari satu kecamatan ini, kami juga menduga ada modus-modus tindak pidana korupsi serupa yang dilakukan di wilayah-wilayah lainnya," ujar Budi.

Budi juga mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat informasi terkait adanya sejumlah pengepul yang mengembalikan uang pemerasan kepada para calon perangkat desa. 

Untuk itu, Budi mengimbau para pengepul agar mengembalikannya melalui penyidik KPK. Sebab uang tersebut bisa menjadi barang bukti untuk pengembangan kasus ini.

 Diketahui, KPK melakukan penahanan terhadap terhadap Bupati Kabupaten Pati Sudewo (SDW) usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Juga: Geledah Rumah Bupati Pati Sudewo Dkk, KPK Amankan Dokumen Hingga Uang Ratusan Juta Rupiah

Penahanan itu dilakukan setelah Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan desa di lingkungan Kabupaten Pati.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026).

Selain Sudewo, KPK juga menahan Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan Abdul Suyono (YON); Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken Sumarjiono (JION); serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken Karjan (JAN).

Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Asep menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026.

Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan. Saat ini, diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong.