- Lucius Karus (Formappi) mengkritik uji kelayakan DPR sebagai formalitas yang ditentukan lobi politik di balik layar.
- Kritik menyoroti penetapan Adies Kadir (MK) dan Thomas Djiwandono (BI) di Jakarta, Januari 2026.
- Formappi mendesak reformasi DPR total karena proses seleksi dinilai mengabaikan substansi dan keterbukaan publik.
Keresahan ini, menurut Lucius, semakin menguat karena pasca peristiwa besar pada Agustus 2025, perilaku DPR dinilai tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, suasana di Senayan justru dianggap kian memburuk dengan kebijakan-kebijakan yang mengabaikan suara publik.
Kondisi tersebut membuat Formappi mendesak adanya reformasi total di tubuh DPR RI, baik secara institusional, kultural, maupun administratif.
“Kunci untuk membatasi ruang pengaruh politik dalam proses fit and proper test adalah memastikan keterbukaan proses dan kepatuhan pada tata tertib (Tatib) DPR,” pungkasnya.
Diskusi ini juga menghadirkan pengamat lain, yakni Ray Rangkuti (LIMA Indonesia), Jeirry Sumampow (TEPI Indonesia), dan Arif Susanto (Exposit Strategic).
Reporter: Dinda Pramesti K
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga