- Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak Kemlu segera antisipasi dampak ketegangan geopolitik AS dan Iran.
- Ketegangan meningkat karena pengerahan armada AS dan ancaman serangan militer yang dapat berdampak pada WNI.
- Oleh Soleh meminta KBRI Teheran meningkatkan kewaspadaan, memetakan evakuasi, dan memastikan perlindungan WNI maksimal.
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, memberikan perhatian serius terhadap meningkatnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Ia mendesak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk segera mengambil langkah antisipatif guna menghadapi kemungkinan pecahnya perang terbuka.
Kondisi di kawasan tersebut diketahui semakin memanas setelah Amerika Serikat mengerahkan armada kapal perangnya ke perairan sekitar Iran.
Eskalasi ini diperparah dengan pernyataan Presiden AS, Donald Trump, yang berulang kali mengancam akan melakukan serangan militer terhadap Teheran.
Oleh Soleh menegaskan, bahwa ketidakpastian kondisi global ini tidak boleh dianggap remeh, terutama menyangkut keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak.
“Saya meminta Kementerian Luar Negeri untuk selalu bersiaga dan memantau secara ketat perkembangan situasi antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan ini berpotensi meningkat sewaktu-waktu dan bisa berdampak luas, termasuk terhadap WNI di kawasan tersebut,” ujar Oleh Soleh kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Secara khusus, legislator asal Dapil Jawa Barat XI ini meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran untuk meningkatkan level kewaspadaan.
Menurutnya, pemetaan jalur evakuasi dan skenario darurat harus disiapkan sejak dini.
“KBRI Teheran harus aktif mengimbau seluruh WNI di Iran agar selalu waspada, mengikuti arahan resmi, serta menyiapkan langkah darurat jika terjadi kemungkinan terburuk, termasuk pecahnya perang antara kedua negara,” tegasnya.
Baca Juga: Target Negosiasi Tarif Impor AS Mundur, Ada Kendala?
Ia menambahkan bahwa dalam situasi konflik internasional, keselamatan nyawa warga negara adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar.
Untuk itu, Kemlu diharapkan terus memperkuat jalur komunikasi diplomatik agar perlindungan terhadap WNI tetap responsif.
“Negara harus hadir dan memastikan seluruh WNI mendapatkan perlindungan maksimal di tengah situasi global yang semakin kompleks,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Target Negosiasi Tarif Impor AS Mundur, Ada Kendala?
-
Amerika Serikat Membeku, 17 Negara Bagian Tetapkan Status Darurat
-
Harga Tiket Piala Dunia 2026 Meroket Gila-gilaan, Calo Berpotensi Raup Untung Besar
-
H-134 Piala Dunia 2026: Harga Hotel di AS, Kanada dan Meksiko Meroket, Suporter Berebut Reservasi
-
Menlu RI Beri Tanggapan Ambisi Amerika Serikat Kuasai Greenland
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
Terkini
-
Fit and Proper Test DPR Disebut Cuma Formalitas, Formappi: Hanya Panggung Politik
-
Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026
-
Huntara untuk Korban Bencana di Aceh 100 Persen Rampung
-
Komisi III DPR RI: Reformasi Polri dan Kejaksaan Tak Cukup Regulasi, Butuh Perubahan Kultur
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
SPI Ungkap 216 Kasus Konflik Agraria di 2025, Sumatera Jadi Wilayah Paling 'Panas'
-
BMKG Respons Viralnya Narasi Negatif Tentang Modifikasi Cuaca
-
Guru Besar UGM: Gabung Dewan Perdamaian Trump dan Bayar Rp16,7 T Adalah Blunder Fatal
-
Murka PDIP di Kasus Hogi Minaya Bikin Kapolres Sleman Minta Maaf Akui Salah Terapkan Pasal
-
Banjir Jakarta Meluas: 35 RT dan 10 Ruas Jalan Tergenang, Jaktim Terparah