- Presiden Prabowo menekankan persatuan nasional dan tidak membedakan kepala daerah berdasarkan afiliasi partai politiknya.
- Prabowo menegaskan dukungan penuh kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meskipun berasal dari partai berbeda.
- Prabowo berjanji akan menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk bagi kader partainya sendiri.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan. Prabowo mencontohkan tak pilih kasih terhadap seluruh kepala daerah, buktinya ia tidak pernah bertanya latar belakang partai.
Menurut Prabowo persaingan hanya terjadi ketika pemilihan. Setelahnya, semua harus bersatu, tanpa sakit hati dan permusuhan.
Prabowo mencontohkan dukungannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia mendukung Pramono yang kini memimpin Jakarta, kendati berbeda partai dan pilihan saat Pilpres 2024.
"Gubernur DKI Pramono Anung, dari PDIP. Tapi tetap saya akan dukung sebagai gubernur DKI karena tugas saya, kewajiban saya adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat DKI," kata Prabowo di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di SICC, Bogor, Senin (2/2/2026).
"Walaupun gubernurnya partai lain, saya akan dukung beliau supaya DKI aman dan selamat. Kan begitu?" sambung Prabowo.
Prabowo lantas menyinggung mengenai pilpres mendatang. Ia menegaskan tidak masalah.
"Nanti 2029 ya terserah. Ya kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, benar. Jadi sejujurnya, saya sedikit jelaskan ya," kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyatakan tidak akan pandang bulu dalam menegakkan aturan dan bukum.
Ia akan menindak tegas siapapun, termasuk pejabat dari partainya sendiri, Gerindra.
Baca Juga: Prabowo Gagas Program 'Gentengisasi': Atap Indonesia Pakai Genteng, KMP Merah Putih Jadi Motornya
"Bahkan, kalau Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap," kat Prabowo.
Prabowo lantas mengingatkan seluruh kepala daerah dan jajaran forkopimda agar tidak macam-macam dalam mengemban jabatan di pemerintahan.
"Sudah-sudah. Jangan macam-macam. Tidak ada itu, kita semua bergerak," tegasnya.
Berita Terkait
-
Prabowo Gagas Program 'Gentengisasi': Atap Indonesia Pakai Genteng, KMP Merah Putih Jadi Motornya
-
Prabowo: Kalau Gerindra Brengsek, Gerindra Pun Saya Tangkap
-
Prabowo Sorot Semrawutnya Kota Balikpapan, Banjarmasin hingga Bogor: Tak Ada Bedanya, Isinya Spanduk
-
Prabowo Sentil Pejabat Bali, Pulau Dewata Kini Kotor: Bagaimana Turis Mau Datang!
-
Prabowo Buka Rakornas Pemerintah 2026, Bahas Evaluasi 2025 hingga Target Ekonomi
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar