Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti

Suara.com - Hubungan antara mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kini berada di titik nadir.

Manuver politik Jokowi yang secara terang-terangan memberikan dukungan "mati-matian" kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dinilai sebagai puncak pengkhianatan.

Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menilai langkah Jokowi tidak lagi mencerminkan sikap seorang negarawan yang bertindak demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Sebaliknya, mantan Gubernur Jakarta dan Wali Kota Solo itu dituding sedang mempertontonkan syahwat politik demi melanggengkan kekuasaan melalui dinasti keluarga.

“Ini menunjukkan Jokowi bukan tauladan yang baik sebagai tokoh politik, karena dia hanya mementingkan terus berkuasa” ujar Politisi PDI Perjuangan Mohammad Guntur dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/2/2026).

Ketegangan ini disebut-sebut berakar dari ambisi terselubung Jokowi untuk menjabat sebagai presiden selama tiga periode.

Namun, langkah tersebut terbentur oleh Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan yang dengan tegas menolak gagasan tersebut demi menjaga amanah konstitusi.

Penolakan keras Megawati itulah yang diduga menjadi pemantik keretakan. Alih-alih patuh pada partai politik, Jokowi dituding memilih jalan pintas yang kontroversial.

Puncak dari apa yang disebut sebagai "pengkhianatan" ini adalah pemaksaan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.

Baca Juga: Jokowi ke Makassar, Pidato di Rakernas PSI: Ada Kejutan Soal Posisi Strategis?

“Seperti halnya dia ingin menjadi presiden 3 periode, namun karena ditolak Ibu Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan, Jokowi berkhianat, dengan memaksakan anaknya Gibran menjadi wapres dengan mengangkangi konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi yang dipimpin iparnya sendiri saat itu,” kata dia.

Jalan Gibran menuju kursi Calon Wakil Presiden menjadi sorotan karena dianggap "mengangkangi" konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, kala itu MK dipimpin oleh Anwar Usman, yang tak lain adalah ipar dari Jokowi sendiri. Putusan yang memuluskan batas usia cawapres tersebut dinilai banyak pihak sebagai bentuk rekayasa hukum demi memuluskan jalan dinasti politik.

Sikap Jokowi yang kini lebih condong ke PSI dan meninggalkan PDI Perjuangan dianggap sebagai cermin hilangnya etika politik.

Reporter: Tsabita Aulia