Prabowo Sentil Bogor Semrawut Banyak Spanduk, Wawako Jenal: 61 Baliho Sudah Kami Bongkar

Presiden Prabowo menggambarkan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Indonesia. Ia merasa keindahan kota seringkali terdistorsi oleh tumpukan spanduk yang tidak beraturan.

“Kalau saya ke Balikpapan, saya ke Banjarmasin, hampir tidak ada bedanya. Spanduk, spanduk, spanduk,” ujarnya.

Bahkan, wilayah tempat tinggalnya di Kabupaten Bogor pun tak luput dari pengamatan. Prabowo melihat jalur menuju kediamannya masih dipenuhi oleh sampah visual yang mengganggu mata.

“Kalau saya naik ke Hambalang (Bogor), spanduk juga, spanduk, spanduk,” kata Presiden.

Ancaman Moratorium dan Tanpa Kompensasi

Merespons detail kritik Presiden mengenai jalur menuju Hambalang dan sekitarnya, Jenal Mutaqin memastikan bahwa Pemkot Bogor tidak akan berhenti pada penertiban 61 baliho saja. Langkah lebih ekstrem kini tengah disiapkan, termasuk sanksi tegas bagi vendor iklan yang membandel.

Pihak Pemkot Bogor akan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) untuk menyisir kembali legalitas seluruh papan iklan yang berdiri di wilayah Kota Hujan. Jenal menegaskan tidak akan ada lagi ruang negosiasi bagi pelanggar aturan tata ruang.

"Ke depan saya minta Bappenda untuk mendata ulang billboard yang tidak berizin, dan tidak ada lagi kompensasi. Kita siapkan moratorium," ujarnya.

Kebijakan moratorium ini diharapkan dapat menekan pertumbuhan titik iklan baru yang tidak terkendali.

Baca Juga: Bencana Pergerakan Tanah Rusak Puluhan Rumah di Kabupaten Bogor

Selain urusan baliho, penataan kota ini berkaitan erat dengan strategi besar pengembangan pariwisata.

Presiden Prabowo dalam arahannya mengingatkan bahwa wisatawan datang ke suatu daerah untuk menikmati karakter unik dan keasrian tempat tersebut, bukan untuk melihat deretan iklan.

Jenal Mutaqin sependapat dengan visi tersebut. Ia menjelaskan bahwa kebersihan dan kenyamanan adalah modal utama Bogor untuk menarik kunjungan yang lebih berkualitas, yang pada akhirnya akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.

Pemkot Bogor mengklaim telah menggerakkan kolaborasi rutin bersama masyarakat, mulai dari tingkat RT/RW hingga organisasi masyarakat, untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Meski telah melakukan langkah awal, Pemkot Bogor tetap menunggu panduan lebih lanjut dari pemerintah pusat untuk menyelaraskan kebijakan di tingkat lokal dengan visi besar Presiden.

"Kami yakin akan ada tindak lanjut berupa instruksi teknis dari kementerian terkait, dan Pemerintah Kota Bogor siap menyesuaikan kebijakan di lapangan," kata Jenal.