Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum

Suara.com - Seminar nasional bertajuk “Catatan Awal Tahun: Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruhnya terhadap Iklim Usaha”, sukses digelar di Grand Capitol Ballroom, Hotel Manhattan Jakarta, Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2026).

Acara yang diselenggarakan oleh Suara.com ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, hingga perwakilan media, yang bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

CEO Suara.com, Suwarjono, dalam sambutannya menyampaikan, seminar ini merupakan agenda rutin tahunan yang sebelumnya lebih fokus pada isu ekonomi dan bisnis. Namun dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya melihat adanya kekhawatiran yang berkembang di kalangan pelaku usaha terkait aspek regulasi dan penegakan hukum.

"Selama ini, agenda kami biasanya membahas outlook ekonomi dan bisnis. Namun dari berbagai diskusi dengan kalangan pengusaha, muncul kekhawatiran mengenai regulasi, kepastian hukum, hingga praktik penegakan hukum yang dinilai belum sepenuhnya profesional," ujarnya.

Menurutnya, berbagai kasus yang muncul belakangan, termasuk dugaan kriminalisasi, pencabutan izin usaha, hingga sengketa hukum telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi dunia usaha. Ia mencontohkan adanya sejumlah kasus, dimana izin usaha dicabut dan kemudian muncul pihak lain yang mencoba mengambil alih wilayah usaha tersebut, sehingga memunculkan persepsi ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut, ia juga memaparkan hasil pemantauan media yang dilakukan lembaga riset internal Suara.com, yang menunjukkan adanya peningkatan pemberitaan terkait ketidakpastian hukum dan kriminalisasi dalam satu bulan terakhir. Ia menilai, perbedaan narasi antara kanal resmi dan berbagai sumber informasi lainnya turut menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Jika narasi mengenai ketidakpastian hukum tidak segera diatasi, hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan berdampak pada dunia usaha," jelasnya.

Keprihatinan ini ditanggapi oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aktivis, sekaligus pengacara, Abraham Samad. Dia menilai, persoalan profesionalisme penegakan hukum memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas iklim usaha nasional.

Berbagai proses kriminalisasi dan penegakan hukum dinilainya belum optimal, sehingga dapat memengaruhi rasa aman pelaku usaha dalam menjalankan bisnis.

Baca Juga: Bukan Musuh, Pemred Suara.com Ajak Jurnalis Sulsel Taklukkan Algoritma Lewat Workshop AI

”Berdasarkan diskusi yang dilakukannya dengan pelaku usaha dari dua klaster berbeda, baik pengusaha skala besar maupun menengah, keduanya merasakan ketidakpastian iklim usaha di Indonesia. Pengusaha skala besar mengaku sering menghadapi tekanan akibat perubahan regulasi dan kebijakan yang dinilai tidak konsisten,” katanya.

Sementara itu, pengusaha skala menengah menurut Abraham, yang sangat bergantung pada dukungan investor juga menghadapi tantangan serupa. Ia menyebut, perubahan regulasi yang kerap terjadi membuat investor, terutama dari luar negeri, menjadi ragu menanamkan modal di Indonesia.

Abraham juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem hukum secara menyeluruh. Berdasarkan data World Justice Project, indeks penegakan hukum Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain, yang turut berdampak pada persepsi investor dan daya saing ekonomi nasional.

Acara yang dikemas dalam format round table discussion ini juga dihadiri oleh pakar-pakar terkemuka lainnya, yaitu Eros Djarot (Tokoh Politik dan Budayawan), Hikmahanto Jumawa (Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UI), Anthony Budiawan (Ekonom Senior PEPS), Feri Amsari (Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, sekaligus Aktivis Politik dan Hukum, dan DJ Donny (Influencer dan Aktivis Kebijakan Publik).

Melalui penyelenggaraan seminar nasional ini, Suara.com berharap dapat berkontribusi dalam membangun diskusi publik yang sehat dan berbasis data, sekaligus menghadirkan gagasan solutif guna memperkuat iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan di Indonesia pada 2026. ***