- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, pada Jumat (13/2/2026) mengingatkan adanya "penumpang gelap" reformasi Polri.
- Oknum tersebut memanfaatkan isu perbaikan Polri untuk agenda personal, dendam politik, atau eksistensi diri yang tersembunyi.
- Gerakan yang tidak berbasis data dan bertentangan konstitusi dapat melemahkan Polri serta pemerintahan di bawah Presiden Prabowo.
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan peringatan keras terkait dinamika yang terjadi dalam upaya perbaikan institusi kepolisian di Indonesia.
Dalam sebuah pernyataan yang menyoroti integritas proses perubahan di tubuh Korps Bhayangkara, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi atau kelompok di tengah arus perubahan tersebut.
Menurut pandangannya, upaya untuk memperbaiki Polri tidak selalu datang dari niat yang murni untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada indikasi bahwa gerakan yang terlihat seperti dorongan perbaikan justru ditunggangi oleh kepentingan yang jauh dari semangat konstitusi.
"Kita harus mewaspadai penumpang gelap reformasi Pori," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).
Ia melihat adanya pola di mana individu atau kelompok tertentu memanfaatkan isu ini untuk agenda yang tersembunyi.
Identifikasi Oknum dan Agenda Tersembunyi
Habiburokhman membedah lebih dalam mengenai siapa saja yang ia kategorikan sebagai penumpang gelap dalam proses ini. Ia menengarai adanya motif personal yang sangat kuat di balik kritik-kritik yang dilontarkan oleh oknum tertentu.
"Mereka adalah oknum-oknum yang mengklaim mendorong percepatan reformasi Polri namun ternyata memiliki agenda lain seperti dendam politik ataupun eksistensialis pribadi yang berlebihan," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti latar belakang para oknum tersebut yang seringkali merupakan figur-figur yang pernah memiliki pengaruh di masa lalu.
Baca Juga: Polri Kebut 1.179 Dapur MBG, 2,9 Juta Warga Disasar hingga Pelosok Wilayah 3T
Habiburokhman mencatat adanya kontradiksi antara tindakan mereka saat ini dengan rekam jejak saat masih memegang jabatan publik.
"Mereka bisa saja mantan pejabat yang dahulu punya kewenangan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah terkait Polri, namun justru tidak melakukan apa-apa saat menjabat," tegasnya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas narasi yang mereka bangun di ruang publik saat ini.
Bahaya Narasi Tanpa Data dan Konfirmasi
Selain latar belakang personal, cara kerja para penumpang gelap ini dalam menyebarkan informasi juga menjadi perhatian serius.
Habiburokhman menilai ada kecenderungan untuk menyebarkan informasi yang bersifat destruktif terhadap institusi tanpa didukung oleh bukti yang valid.
Berita Terkait
-
Polri Kebut 1.179 Dapur MBG, 2,9 Juta Warga Disasar hingga Pelosok Wilayah 3T
-
Polri Jadi Bulan-bulanan, Prabowo: Itu Risiko, Dulu Jenderal TNI Dimaki-Dituduh Melanggar HAM
-
Digerebek di Kamar Hotel Dumai, WNA Malaysia Bawa 99.600 Butir Happy Five Senilai Rp39,8 Miliar!
-
Prabowo Jawab Kritik MBG: Bukan Hamburkan Anggaran, Ini Hasil Efisiensi
-
Tinjau SPPG Polri di Palmerah, Prabowo Tengok Menu Selat Solo hingga Kolam Patin dan Lele
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Siswa Disabilitas Psikososial Diduga Didiskriminasi Sekolah
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021