- Wakil Menteri HAM Mugiyanto terdampar di Doha, Qatar, akibat konflik Timur Tengah saat menuju sidang Dewan HAM PBB di Jenewa.
- Situasi di Doha belum kondusif karena penutupan ruang udara menyebabkan maskapai komersil tidak dapat beroperasi seperti biasa.
- Ratusan WNI juga terjebak di beberapa negara Timur Tengah lain seperti Dubai, Kuwait, Arab Saudi, dan Bahrain karena situasi tersebut.
Suara.com - Wakil Menteri HAM Mugiyanto bersama sejumlah jajarannya terdampar di Doha, Qatar, imbas konflik di wilayah Timur Tengah usai saling serang antara AS-Israel dengan Iran.
Mugiyanto menyampaikan telah tiga hari terjebak di Doha saat dalam perjalanan untuk menghadiri sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.
"Sampai hari ketiga situasinya belum kondusif, belum ada kepastian kapan konflik akan berakhir," kata Mugiyanto dalam pernyataannya melalui akun Instagram resmi Kementerian HAM pada Senin (2/3) malam.
Selain itu, ruang udara di Qatar pun masih ditutup. Sehingga maskapai komersil tidak bisa dijalankan.
"Kami hanya bisa berharap mudah-mudahan segera dipulihkan wilayah udara di Qatar dan sekitarnya. Dan perdamaian bisa segera terwujud," ucapnya.
Informasi dari Dubes Indonesia di Qatar, ada lebih dari 100 orang yang terdampar di bandara Hamad, Doha. Ratusan orang itu termasuk rombongan Kementerian HAM.
Mugiyanto memeastikan kondisi dirinya bersama WNI lain yang ikut terdampar dalam kondisi baik.
"Saya di sini bersama bapak Duta Besar Doha," imbuhnya.
Kendati begitu, selain di Qatar, Mugiyanto menyebutkan ada ratusan WNI yang masih terjebak di negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, Dubai, Kuwait, Arab Saudi, hingga Bahrain.
Baca Juga: Iran Tegaskan Tak Ada Negosiasi, Harap Negara Sahabat Kutuk Serangan AS
Seluruhnya tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan pesawat karena ruang udara masih ditutup.
Kondisi terdampar di negara sekitar konflik, Mugiyanto menekankan, telah membuat para WNI jadi khawatir terdahap keamanan dan keselamatan mereka. Terlebih ada larangan keluar rumah dari pemerintah setempat di setiap negara itu.
"Kami berharap kita semua yang terdampak konflik militer ini tetap tenang dan kita percayakan situasi segera membaik dan kita mengikuti saja kebijakan juga arahan dari bapak-bapak duta besar dan otoritas setempas," pungkas Mugiyanto.
Berita Terkait
-
24 Jam Perang Iran: Ratusan Orang Tewas, Kilang Minyak Berhenti Operasi
-
Angkatan Udara Qatar Tembak Jatuh 2 Pesawat Tempur Iran
-
Harga Gas Eropa Meroket Usai Kilang Qatar dan Arab Saudi Lumpuh Pasca Serangan Iran
-
Iran Tegaskan Tak Ada Negosiasi, Harap Negara Sahabat Kutuk Serangan AS
-
Kisah Memilukan Zahra, Cucu Ali Khamenei Berusia 14 Bulan Ikut Tewas dalam Serangan Udara
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim
-
KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil