Respons Wacana Pemotongan Gaji Menteri, Purbaya: Gak Apa-apa, Sudah Kegedean Juga

Suara.com - Pemerintah saat ini tengah serius mengkaji kebijakan pemotongan gaji anggota DPR hingga jajaran menteri di kabinet. Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya strategis untuk menekan angka defisit anggaran yang diprediksi akan membengkak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons positif terkait mencuatnya wacana tersebut.

Meski awalnya sempat mempertanyakan asal-usul wacana itu, Purbaya memastikan bahwa dirinya tidak keberatan jika hak keuangan para menteri harus dikurangi.

"Ya gak apa-apa kalau menteri gajinya dipotong, sudah kegedean juga," kata Purbaya saat ditemui di sela-sela kunjungannya di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (17/3/2026).

Pemotongan gaji ini diharapkan mampu memberikan ruang fiskal yang lebih lega bagi pemerintah. Selain menyasar jajaran kabinet, kebijakan ini disebut-sebut juga akan diberlakukan bagi anggota legislatif.

Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta, menegaskan pihaknya tengah melakukan kajian lebih mendalam terkait arahan Presiden tersebut.

"Sedang kita detailkan kajiannya," kata Prasetyo.

Kaji Soal Potong Gaji

Adapun niat melakukan pemotongan gaji pejabat itu dilirik Presiden Prabowo Subianto usai membandingkan kebijakan Pakistan, imbas konflik di Timur Tengah.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Potong Gaji DPR dan Kabinet Demi Cegah Defisit

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengkaji berbagai opsi penghematan anggaran guna mencegah defisit. Langkah ini mencakup wacana pemotongan gaji pejabat, mulai dari anggota DPR hingga para menteri.

Instruksi tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara sebagai respons terhadap kondisi ekonomi global yang menantang.

Prabowo menyoroti bagaimana Pakistan melakukan penghematan besar-besaran. Termasuk memangkas penghasilan pejabat tinggi untuk dialihkan bagi bantuan rakyat di lapisan terbawah atau kelompok yang paling rentan.

Selain pemotongan gaji, skema penghematan yang dipelajari meliputi pengurangan hari kerja, penerapan work from home (WFH) sebesar 50 persen, serta pembatasan ketat fasilitas dinas.