- Pemerintah sedang mengkaji pemotongan gaji anggota DPR dan kabinet untuk menghemat anggaran dan mencegah defisit.
- Kajian ini terinspirasi dari kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan oleh pemerintah Pakistan.
- Selain pemotongan gaji, efisiensi lain termasuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas dan membatasi konsumsi BBM.
Suara.com - Pemerintah mulai mendetailkan kajian untuk pemotongan gaji anggota DPR, anggota kabinet dan rencana lainnya dalam penghematan anggaran demi mencegah defisit.
Sebelumnya, niat melakukan pemotongan gaji pejabat itu dilirik Presiden Prabowo Subianto usai membandingkan kebijakan Pakistan, imbas konflik di Timur Tengah.
"Sedang kita detailkan kajiannya," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Pras menyampaikan dari sisi pasokan BBM, ia menegaskan tidak perlu khawatir. Sebab pasokan BBM, sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipastikan aman. Cadangan yang tersisa, terus diisi kembali sehingga tidak kosong.
"Namun tentunya kita harus menjadikan ini menjadi sebuah pelajaran untuk mengefisienkan diri kita, kan begitu sama, dulu belum ada kejadian juga anggaran bagaimana kita mengefisienkan dalam tanda kutip," kata Pras.
Mengenai arahan penghematan yang disampaikan Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, Pras menegaskan kepala negara mengimbau jajaran pemerintahan untuk menjadi contoh dalam melakukan efisiensi.
"Bapak presiden kemarin itu dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang mengimbau kepada kita semua, yang tentunya nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan," kata Pras.
Kaji Efisiensi Potong Gaji
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih mengkaji sejumlah opsi penghematan, mulai dari pemotongan gaji anggota DPR hingga anggota kabinet.
Baca Juga: Intip Gaji Menteri dan Anggota DPR RI, Ada Wacana Bakal Dipangkas Presiden Prabowo
Langkah mengkaji efisiensi berupa pemotongan gaji pejabat hendak dilalukan Prabowo setelah ia membandingkan kebijakan dalam negeri pemerintah Pakistan. Ia menjabarkan sejumlah kebijakan Pakistan sebagai contoh mengenai upaya penghematan anggaran yang bisa dilakukan untuk mencegah defisit.
"Ini hanya contoh ya, ini contoh, maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Diketahui sejumlah negara, semisal Pakistan telah menerapkan berbagai kebijakan dalam mencegah dampak akibat situasi konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah.
Prabowo mencontohkan kebijakan yang kini sudah diterapkan Pakistan
"Ini langkah Pakistan ya, ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu covid," kata Prabowo.
Pakistan kekinian menerapkan sejumlah kebijakan, semisal memotong waktu kerja per pekan hingga menerapkan work from home (WFH).
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya