News / Nasional
Kamis, 19 Maret 2026 | 20:51 WIB
Presiden Prabowo dalam diskusi bersama sejumlah pakar dan jurnalis senior di kediamannya di Bogor yang ditayangkan pada Kamis (19/3/2026). (Foto: Bakom RI)
Baca 10 detik
  • Presiden Prabowo menjelaskan Indonesia bergabung Board of Peace (BoP) bersama negara Muslim lain mengawal kemerdekaan Palestina.
  • Keputusan diambil setelah pertemuan G8 dengan Presiden Trump menanggapi proposal perdamaian berkelanjutan di Gaza.
  • Indonesia bersedia keluar dari BoP jika dewan tersebut tidak menguntungkan perjuangan Palestina atau merugikan nasional.

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan kronologi serta alasan mendasar di balik keputusan Indonesia bergabung dengan dewan perdamaian dunia, Board of Peace (BoP).

Langkah tersebut diambil secara kolektif bersama negara-negara mayoritas Muslim lainnya dengan tujuan utama mengawal kemerdekaan penuh Palestina.

Presiden Prabowo menjelaskan, bahwa keterlibatan ini berawal dari Sidang Umum PBB pada 23 September lalu.

Kala itu, usai berpidato mengenai solusi dua negara (two-state solution), Prabowo bersama tujuh pemimpin negara Muslim lainnya (Group of Eight) diundang oleh Presiden AS Donald Trump dalam sebuah pertemuan khusus.

Dalam pertemuan itu, utusan khusus AS Steve Witkoff membacakan 21-point plan atau proposal perdamaian berkelanjutan di Gaza. Prabowo mengaku menaruh perhatian khusus pada poin ke-19 dan ke-20 yang menjanjikan jalan bagi Palestina menjadi bangsa mandiri serta fasilitasi dialog damai dengan Israel.

"Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan (pimpinan negara mayoritas Muslim) diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, kita dukung," ujar Prabowo dalam diskusi bersama sejumlah pakar dan jurnalis senior di kediamannya di Bogor yang ditayangkan pada Kamis (19/3/2026).

Group of Eight yang terdiri dari Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir kemudian menunjuk Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani sebagai juru bicara untuk menyampaikan posisi mereka kepada Trump.

“We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel,” kata Prabowo mengenang momen penegasan posisi negara-negara Muslim tersebut.

Gagasan pembentukan BoP sendiri kemudian diadopsi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Setelah berunding kembali, Group of Eight memutuskan untuk masuk ke dalam dewan tersebut karena dinilai memberikan ruang pengaruh yang lebih nyata daripada berada di luar sistem.

Baca Juga: Prabowo Sebut Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Tindakan Terorisme: Harus Diusut Aktornya

"Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina,” ujarnya.

“Kalau di luar (BoP), kita tidak bisa (memperjuangkan Palestina). Jadi, akhirnya kita putuskan, kita masuk," sambungnya.

Meski telah bergabung, Presiden Prabowo menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap independen dan tegas.

Ia menyatakan Indonesia tidak segan untuk keluar dari BoP secara sepihak jika keberadaan dewan tersebut tidak lagi memberikan manfaat bagi Palestina atau merugikan kepentingan nasional.

“Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar," tambahnya.

Di akhir penjelasannya, Prabowo menekankan bahwa kebijakan luar negeri ini merupakan kelanjutan dari komitmen historis Indonesia di panggung dunia.

Load More