DPR Soroti Rencana WFH ASN: Desain Kebijakan Harus Matang, Jangan Ganggu Layanan Publik

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, memberikan catatan terkait rencana pemerintah yang tengah mengkaji skema kerja fleksibel atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kemungkinan juga sektor swasta. 

Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi penghematan energi dan efisiensi nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Ujang menyatakan dukungannya terhadap semangat penghematan energi yang diusung pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini memerlukan perencanaan yang sangat detail dan terukur agar tidak menjadi kontraproduktif.

"Saya mengapresiasi langkah pemerintah melakukan WFH bagi ASN dan swasta dalam rangka menghemat energi. Tapi, ini harus didesain secara matang dan terukur," ujar Ujang Bey kepada wartawan, dikutip Senin (23/3/2026).

Legislator NasDem ini meminta pemerintah untuk segera memaparkan rincian teknis, mulai dari jumlah personel yang terdampak hingga durasi pelaksanaan. 

Menurutnya, tanpa data yang jelas, target penghematan bahan bakar minyak (BBM) tidak akan bisa dihitung secara akurat.

"Target berapa jumlah ASN maupun swasta yang akan terkena WFH dan dalam rentang waktu berapa lama? Instansi dan kementerian mana saja yang terdampak (ASN) dan perusahaan swasta apa saja? Dari jawaban pertanyaan tersebut, di situ pemerintah akan menemukan berapa angka BBM yang bisa dihemat," jelasnya.

Terkait sektor swasta, Ujang memberikan peringatan khusus. Ia meminta pemerintah berhati-hati karena setiap perusahaan memiliki target kinerja dan capaian karyawan yang berbeda-beda. 

Ia mengkhawatirkan kebijakan WFH yang dipaksakan justru akan mengganggu stabilitas performa perusahaan.

Baca Juga: Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya

"Jangan sampai penerapan WFH bagi swasta mengganggu stabilitas kinerja perusahaan. Artinya, ini harus terkoordinasi dengan baik dengan perusahaan swasta yang akan terdampak," tambahnya.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi dampak terhadap pelayanan publik. Ujang mendesak pemerintah untuk melakukan pemetaan yang ketat terhadap ASN yang bertugas di garda terdepan pelayanan masyarakat. Ia tidak ingin penghematan energi mengorbankan kepentingan publik.

"Petakan juga ASN yang bersentuhan langsung pelayanannya dengan masyarakat. Jangan sampai kebijakan tersebut menuai keluhan-keluhan di masyarakat karena pelayanan tidak maksimal," tegasnya.

Lebih lanjut, Ujang menegaskan bahwa keberhasilan skema WFH ini sangat bergantung pada sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

"Saya kira efektif dan tidaknya program WFH ini bisa dilihat dari seberapa matang desain ini direncanakan dan bagaimana pelaksanaannya, apakah sesuai rencana dan target atau tidak," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia tengah menggodok kebijakan baru terkait pola kerja masyarakat di tengah fluktuasi kondisi ekonomi global.