- Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, mendukung WFH pasca-Lebaran untuk menghemat konsumsi BBM nasional akibat kenaikan harga minyak dunia.
- Presiden Prabowo Subianto mendorong WFH pada 13 Maret 2026 untuk penghematan energi, berlaku bagi ASN dan diimbau bagi sektor swasta.
- Kebijakan WFH sehari sepekan bertujuan efisiensi energi sekaligus mendorong aktivitas rumah tangga tanpa melambatkan sektor industri penting.
Suara.com - Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan work from home (WFH) pasca-Lebaran, yang bertujuan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia.
“Tentu kebijakan ini menghemat konsumsi BBM secara nasional karena berkurangnya mobilitas masyarakat, khususnya pekerja,” ujar Eddy dilansir dari laman Antara, Senin (23/3/2026).
Eddy menambahkan, jika anak-anak sekolah juga termasuk dalam kebijakan tersebut, mobilitas masyarakat akan semakin berkurang, sehingga potensi penghematan BBM nasional akan lebih besar.
Namun, Eddy menekankan pentingnya menjaga agar roda perekonomian tetap bergerak meski ada kebijakan WFH.
“Roda perekonomian jangan sampai melambat, khususnya sektor industri dan manufaktur yang perlu tetap beroperasi,” tambahnya.
Langkah Pemerintah Mendukung WFH
Kebijakan WFH pasca-Lebaran sebelumnya didorong dalam sidang kabinet di Istana Negara pada 13 Maret 2026, di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penghematan BBM di tengah krisis energi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan WFH akan diterapkan mulai pasca-Lebaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan diimbau pula bagi sektor swasta, dengan ketentuan satu hari dalam sepekan.
“Penerapan WFH ini dilakukan sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia,” jelas Airlangga.
Baca Juga: Pengamat: WFH 1 Hari Memang Tekan Subsidi BBM, Tapi Banyak Pihak Jadi Korban
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menambahkan, kebijakan WFH sehari seminggu dapat memberikan efisiensi energi signifikan, khususnya penghematan BBM, sekaligus menjaga keseimbangan fleksibilitas kerja dan produktivitas.
“Jika WFH diberlakukan misalnya pada hari Jumat, maka tercipta akhir pekan panjang, Jumat–Sabtu–Minggu, yang mendorong aktivitas rumah tangga dan memberikan dorongan kecil bagi sektor pariwisata,” ujarnya.
Dampak Ekonomi dan Energi
Kebijakan WFH pasca-Lebaran diproyeksikan membantu mengurangi konsumsi BBM secara nasional sekaligus meminimalkan kemacetan arus balik Lebaran.
Selain itu, kombinasi hari WFH dan akhir pekan panjang diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi lokal tanpa mengorbankan produktivitas sektor industri dan manufaktur.
Berita Terkait
-
Pertamina dan Wamen ESDM Tinjau Fuel Terminal Padalarang, Pastikan BBM Aman pada Idulfitri 2026
-
Minyak Dunia Tembus USD 100, Bahlil Bakal Hitung Harga BBM Setelah Maret
-
Pertamina Patra Niaga Bergerak Lebih Fleksibel dengan Inovasi Block Mode
-
Bahlil soal WFH Akibat Krisis Energi: Akan Menghemat Impor Migas
-
Perkuat Stok, Bahlil Buka Opsi Impor BBM dari Rusia
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026