Pengamat Politik UMY: Polemik Ijazah Jokowi Hanya Buang Energi di Tengah Ancaman Krisis Ekonomi

Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menyoroti polemik ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang hingga kini masih terus bergulir di ruang publik. Menurutnya hal itu hanya buang-buang waktu saja.

Ia menilai persoalan ini telah berkembang menjadi ajang "adu kuat" antara pihak penggugat baik Roy Suryo dan dr Tifa dengan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun pihak Jokowi sendiri.

Qodir memandang bahwa energi bangsa saat ini seharusnya dialokasikan untuk menangani permasalahan yang jauh lebih mendesak. Misalnya krisis ekonomi dan krisis energi yang sudah di depan mata.

"Menurut saya menjadi tidak produktif, ada hal yang lebih penting yang kemudian tidak diurus, bahwa kalau ada kebohongan publik itu adalah sesuatu kejahatan tetapi kali ini kita berhadapan dengan masalah yang jauh lebih besar," kata Qodir, saat dihubungi Suara.com, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Qodir menekankan bahwa secara kalkulasi politik, tuntutan para penggugat yang ingin menganulir kepemimpinan Jokowi adalah hal yang mustahil.

Mengingat masa jabatan Jokowi sebagai Wali Kota, Gubernur, hingga Presiden dua periode sudah sepenuhnya selesai. Sehingga perdebatan ini dianggap kehilangan relevansi politik yang signifikan bagi masyarakat luas.

"Kalau kemudian apa yang dilakukan oleh pihak Roy Suryo misalnya tuntutannya adalah menghukum, tidak mengakui kepresidenan kan enggak mungkin, wong sudah selesai kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi untuk apa," tandasnya.

Qodir turut menyoroti bagaimana perseteruan ini bisa berlangsung tanpa ujung jika hanya didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan pengakuan salah.

"Kalau Pak Jokowi tidak mau mengakui ya berarti tidak selesai-selesai. Sampai kapan? Ya mungkin sampai dua pihak ini meninggal dunia dua-duanya, artinya memang ini akan pada posisi kuat-kuatan," ucapnya.

Baca Juga: Beathor: Rismon Sianipar Kini 'Minta Dirangkul' dalam Polemik Ijazah Joko Widodo

Terkait dampak bagi masyarakat, ditegaskan Qodir, polemik ini tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan rakyat banyak.

Status ijazah tersebut tidak akan mengubah fakta sejarah kepemimpinan yang telah berjalan.

Ia justru mendorong agar publik dan penyelenggara pemilu mengambil pelajaran agar lebih teliti di masa depan guna menghindari kegaduhan serupa.

"Dampak secara langsung untuk masyarakat untuk rakyat tidak ada sih kalau saya merasa. Jadi secara langsung ya untuk rakyat untuk yang akan memilih (di Pemilu mendatang) tidak ada karena apa yang dituntutkan semuanya sudah terjadi," tandasnya.

Dalam kesempatan ini, pihaknya merasa publik sudah mulai lelah dengan narasi yang terus diulang-ulang di media massa tanpa ada kejelasan arah. Sementara negara sedang menghadapi tantangan global yang berat.

"Masih ada banyak masalah yang jauh lebih penting daripada soal masalah ijazah Jokowi itu yang menurut saya sudah tidak relevan atau tidak penting lagi buat saya ya. Secara publik saya kira juga tidak terlalu penting ini," ujarnya.

Qodir mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mulai mengalihkan fokus pada isu-isu strategis.

Ia mengingatkan bahwa krisis energi dan ekonomi yang mengancam dapat membuat rakyat semakin susah jika tidak diantisipasi dengan kebijakan kepemimpinan yang kuat dan fokus.