Krisis Kemanusiaan! Rakyat Lebanon: Tewas Dirudal Israel atau Mati Kelaparan

Suara.com - Akses bantuan kemanusiaan ke Lebanon Selatan kian terhambat di tengah serangan militer Israel yang kian brutal.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan mayoritas konvoi bantuan gagal mencapai tujuan akibat kendala keamanan dan koordinasi di lapangan.

Direktur Regional Program Pangan Dunia (WFP) Samer AbdelJaber mengatakan hampir 63% konvoi yang direncanakan tidak dapat diselesaikan.

“Hampir 63% konvoi bantuan ke Lebanon selatan tidak terlaksana karena tidak ada respons atau penolakan dalam proses dekonflik,” ujarnya dalam sidang Parlemen Eropa di Brussel, Selasa (14/4) waktu setempat seperti dilansir dari Middle East Monitor.

AbdelJaber menambahkan, bahkan konvoi yang telah mendapat izin pun masih menghadapi hambatan serius.

“Tim kami kerap dihentikan di banyak titik. Pekan lalu, satu misi konvoi membutuhkan waktu hingga 15 jam untuk selesai,” kata AbdelJaber.

Situasi di Lebanon selatan disebut semakin kritis dengan lebih dari 80% pasar terdampak. Kondisi ini membuat kebutuhan kemanusiaan meningkat tajam, sementara sumber daya yang tersedia semakin terbatas.

PBB juga memperingatkan dampak global jika krisis ini terus berlanjut.

Hingga pertengahan 2026, sekitar 45 juta orang di dunia berpotensi jatuh ke dalam kelaparan akut, termasuk 5,2 juta orang di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Baca Juga: Manuver AS! Coba Dudukan Lebanon dan Israel tapi Berakhir Tanpa Jabat Tangan

Tekanan terhadap rantai pasok kemanusiaan juga disebut melampaui krisis sebelumnya.

AbdelJaber menilai kondisi saat ini bahkan lebih berat dibanding masa pandemi COVID-19 dan perang Ukraina, dengan biaya lebih tinggi serta waktu pengiriman yang makin lama.

Dalam forum yang sama, Koordinator Forum Kemanusiaan dan Pembangunan Lebanon Mohamad Mansour mendesak tindakan internasional yang lebih tegas.

Mohamad Mansour menyoroti pelanggaran hukum humaniter dan serangan terhadap infrastruktur sipil yang terus terjadi.

“Uni Eropa harus menggunakan pengaruh politiknya untuk menegakkan hukum humaniter dan memastikan akuntabilitas bagi pelanggar,” kata Mansour.

Ketua Komite Pembangunan Parlemen Eropa Barry Andrews juga mengungkap kondisi lapangan yang memburuk.