Soroti Kematian Anak dan Warga Sipil di Dogiyai, Mahasiswa Papua Ajukan 19 Tuntutan ke Pemerintah

Suara.com - Gelombang protes terkait situasi keamanan di Tanah Papua kembali memuncak. Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam SRP-IPMADO Se-Jawa Bali menggelar aksi massa di depan Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), menuntut pertanggungjawaban atas rentetan kekerasan yang menewaskan warga sipil, termasuk anak-anak di Kabupaten Dogiyai.

Dalam orasi yang berlangsung emosional, orator aksi menegaskan bahwa kehadiran militer di Bumi Cendrawasih bukan membawa kesejahteraan, melainkan ancaman bagi nyawa orang asli Papua (OAP).

“Bagaimana militer yang datang ke tanah Papua adalah pembunuh kita semua, masyarakat Papua. Dengan dalih kesejahteraan, keadilan, dan lain-lain sebagainya, mereka merampas harta kita, merampas kekayaan kita, lalu menuduh kita sebagai kelompok separatis," teriak salah satu orator di atas mobil komando, Senin (11/5/2026).

Fokus utama aksi ini adalah menuntut transparansi hukum atas tewasnya lima warga sipil di Dogiyai. Dalam pernyataan sikapnya, massa menyoroti gugurnya remaja dan anak di bawah umur yang dianggap sebagai kelompok rentan.

"Mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan atas meninggalnya lima orang warga sipil termasuk remaja berusia 19 tahun seperti Septianus ST, Tibakoto, Angki Ngadowai, dan Ferdinand Auwe di Kabupaten Dogiyai," ujar Oktowimelek Gobay membacakan poin pernyataan sikap di depan Kantor Kementerian HAM, Senin (11/5/2026).

Mereka juga mengutuk keras penembakan terhadap Martinus Yobee, seorang anak berusia 11 tahun, serta Michael Waine (11) dan seorang lansia, Mama Yulita Pigai (70), yang tewas di tempat.

19 Tuntutan: Dari Tarik Militer Hingga Tolak PSN

Tak hanya soal kekerasan fisik, massa juga menyoroti ancaman “genosida perlahan” melalui proyek-proyek investasi skala besar. Dalam dokumen tertulisnya, mereka menyebut Papua sedang mengalami ekosida dan etnosida akibat hutan yang dirusak oleh tambang dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Setidaknya ada 19 poin tuntutan yang dibawa, di antaranya:

1. Menarik militer organik dan non-organik dari seluruh Tanah Papua.
2. Menghentikan operasi militer di Puncak Jaya dan Mimika.
3. Menutup perusahaan asing seperti PT Freeport Indonesia dan BP LNG Tangguh.
4. Menghentikan proyek PSN di seluruh Indonesia, termasuk Merauke.
5. Memberikan hak penentuan nasib sendiri (self-determination) bagi bangsa Papua.

"Hidup rakyat yang dikorbankan! Hidup bangsa Papua! Hidup kawan-kawan Indonesia yang melawan!" seru massa sembari mengepalkan tangan kiri ke udara.

Baca Juga: Andrie Yunus Tolak Hadiri Sidang Kasus Penyiraman Air Keras

Desakan kepada Komnas HAM

Massa juga menuntut Komnas HAM RI untuk segera mengungkap fakta jujur mengenai pembunuhan aparat yang kerap dijadikan dalih untuk melakukan “Operasi Balas Dendam” atau operasi represif terhadap warga sipil yang tidak bersalah.

Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan ini ditutup dengan pekikan tegas mengenai status politik Papua.

"Papua? MERDEKA! Papua? MERDEKA!” tutup mereka sebelum membubarkan diri.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian HAM maupun perwakilan pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait 19 poin tuntutan yang diajukan oleh massa SRP-IPMADO Se-Jawa Bali tersebut.

Reporter: Dinda Pramesti K