Peringati Tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan Ingatkan Sejarah Kelam Kekerasan Seksual Massal

Suara.com - Peringati Kerusuhan Mei 1998, Komnas Perempuan mengingatkan kembali sejarah kelam kekerasan seksual massal yang terjadi pada masa tersebut.

Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menegaskan bahwa peristiwa Mei 1998 merupakan titik balik sejarah bagi perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia.

Menurutnya, tragedi tersebut menjadi alasan kuat lahirnya lembaga negara independen yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk “Kekerasan Seksual di Era Reformasi dan Kebangkitan Generasi Muda” di Universitas Indonesia, Depok, yang digelar sekaligus sebagai peringatan peristiwa Mei 1998.

Maria menceritakan bagaimana desakan masyarakat sipil dan temuan lapangan mengenai kekerasan seksual massal memaksa negara untuk bertindak.

Saat itu, tim relawan kemanusiaan yang mendata korban menemukan fakta yang sangat memprihatinkan, khususnya pada etnis Tionghoa.

“Mei ini menjadi cikal bakal lahirnya Komnas Perempuan. Karena memang dari peristiwa Mei ini diawali dengan tim relawan kemanusiaan yang melakukan pendataan terhadap korban-korban perkosaan khususnya pada etnis Tionghoa," ujar Maria dalam pemaparan diskusinya, Rabu (13/5/2026).

Temuan tersebut kemudian dilaporkan oleh tokoh akademisi dan aktivis kemanusiaan seperti Saparinah Sadli dan Prof. Mayling kepada mantan Presiden B. J. Habibie.

Laporan tersebut berujung pada pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Baca Juga: Misteri 'Kamar Khusus' dan Keterlibatan Pendukung Ashari dalam Kasus Kekerasan Seksual Santri Pati

Meskipun terdapat perbedaan jumlah angka yang terverifikasi karena kendala trauma dan keamanan korban, Maria menegaskan bahwa laporan TGPF mengonfirmasi adanya kekerasan seksual sistematis.

“Di dalam verifikasi yang sudah ditentukan indikatornya itu menjadi jumlah yang melakukan, yang mengaku sebagai korban perkosaan ada 86 perempuan, dan yang meninggal itu 1.192 atau 1.193 saya persisnya, tetapi ini menjadi bagian yang juga dilaporkan pada Presiden Habibie,” ungkapnya.

Berdasarkan rekomendasi TGPF dan tim kemanusiaan, B.J. Habibie akhirnya menerbitkan SK Perpres Nomor 181 Tahun 1998 untuk mendirikan Komnas Perempuan.

Mandat utamanya adalah menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Maria menjelaskan bahwa kerja Komnas Perempuan berpijak pada konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pancasila, Undang-Undang HAM, hingga konvensi internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan merupakan kewajiban negara yang bersifat konstitusional.