- Aliansi Jurnalis Independen mengungkapkan maraknya intimidasi dan serangan digital terhadap jurnalis Indonesia saat meliput isu sensitif di lapangan.
- Peliputan kritis terkait program Makan Bergizi Gratis, Proyek Strategis Nasional, dan isu keadilan sosial memicu ancaman bagi jurnalis.
- Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menyatakan bahwa kebebasan pers semakin terancam dengan munculnya tantangan baru seperti Koperasi Merah Putih.
Suara.com - Profesi jurnalis di Indonesia tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) membeberkan sejumlah isu krusial yang kini menjadi 'momok' menakutkan bagi para pemburu berita di lapangan.
Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil riset terbaru dari Jurnalis Aman, setidaknya ada tiga plus satu isu sensitif yang kerap berujung pada intimidasi hingga serangan digital (doxing) terhadap jurnalis yang berani menyuarakannya.
Isu pertama yang belakangan ini sangat menyedot perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Nany, setiap kali ada jurnalis yang mencoba melakukan liputan kritis atau mendalam terkait MBG, mereka hampir selalu berhadapan dengan masalah hukum maupun non-hukum.
"Kemarin baru-baru yang lalu itu, Suara Surabaya, kemudian juga disambung dari satu media alternatif, itu juga mengalami doxing karena mereka menulis tentang 200 anak-anak terkena keracunan MBG. Langsung di-doxx," ujar Nany saat konferrnsi pers dengan Amnesty Internasional, di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Tak berhenti di serangan digital, Pemimpin Redaksi (Pemred) dari media yang bersangkutan bahkan mengaku mengalami intimidasi nyata setelah berita tersebut mencuat ke publik.
Kemudian isu kedua, mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN). Nany mengatakan, jurnalis yang meliput ketimpangan atau konflik agraria di area PSN menjadi investasi ancaman yang besar.
Nany menyebutkan, jurnalis yang berani vokal meliput borok di balik pembangunan PSN kerap mendapatkan stempel negatif yang menyerang personal maupun profesionalisme mereka.
"Jurnalis yang berani meliput itu pasti akan diembel-embeli antek asing, pengkhianat, tidak nasionalis, hingga dituduh tidak mendukung pembangunan dan yang lain-lain," ujarnya.
Momok ketiga yang tidak kalah ngeri merupakan isu keadilan sosial atau social justice. Nany menyoroti bagaimana fakta di lapangan kerap dikaburkan oleh pihak-pihak tertentu demi menggiring opini publik, salah satunya berkaca pada kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus.
Baca Juga: Israel Bajak Global Sumud Flotila di Laut Internasional, Netanyahu Bangga Tangkap Aktivis Gaza
Dalam pusaran isu ini, narasi di media sosial sering kali dibolak-balik sedemikian rupa hingga mengaburkan kebenaran yang hakiki.
"Kasus Andrie Yunus ini bisa lihat kan, bagaimana dibolak-balik, bolak-balik sampai orang tidak tahu mana yang benar sebenarnya," tambah Nany.
Selain tiga isu utama di atas, AJI juga memberikan catatan merah pada satu isu baru yang diprediksi akan memukul mundur kebebasan pers di Indonesia, yakni terkait Koperasi Merah Putih.
Nany mewanti-wanti bahwa skema atau dinamika seputar Koperasi Merah Putih berpotensi besar menjadi ujian berat selanjutnya bagi integritas dan keamanan para jurnalis ke depan.
"Koperasi Merah Putih, itu juga bakalan jadi momok berat buat jurnalis," tutupnya mengingatkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang
-
Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Siapa yang Harus Menanggung Beban Biaya dan Kapasitas Jaringan?
-
Senjata Canggih Tak Cukup Jaga Kedaulatan RI! Ada 3 Hal yang Wajib Diperkuat Prabowo
-
Pelabuhan Diminta Seaman Bandara, DPR Dorong Pemisahan Kapal Barang dan Penumpang
-
BRI Sediakan Fasilitas Cicilan 0 Persen Hingga 12 Bulan di AZKO
-
HUT RI ke-81, Mitra Grab Palembang Rayakan Semangat Gotong Royong Bersama 810 Mitra
-
Pemkot Palembang Tak Lagi Menanggung 5.502 Guru PPPK, Ini Dampaknya bagi APBD
-
Diskon Belanja Hingga 50 Persen di AZKO dari BRI, Cek Syaratnya
-
Mirip 98 Persen! Meterai Palsu Banjiri Marketplace, Cara Mudah Bedakannya Pakai Air Liur