News / Nasional
Rabu, 03 Juni 2026 | 10:33 WIB
Seorang warga di antara puing-puing sisa kebakaran Kemayoran, Jakarta Pusat. [Suara.com/Novian]
Baca 10 detik
  • Kebakaran melanda permukiman padat Kemayoran pada Senin (1/6/2026), menyebabkan 250 rumah hangus dan 620 warga mengungsi.
  • Anggota DPRD DKI Riano P. Ahmad mendesak pemerintah segera memenuhi kebutuhan dasar serta memfasilitasi dialog warga dengan Setneg.
  • Dinas Gulkarmat diminta memperkuat langkah pencegahan, mitigasi, dan sosialisasi kebakaran untuk mengatasi tingginya frekuensi kejadian di wilayah tersebut.

Suara.com - Kebakaran besar yang meluluhlantakkan ratusan rumah di Kemayoran, Jakarta Pusat, tak hanya menyisakan puing dan pengungsian.

Di balik tragedi yang membuat ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal itu, muncul kembali persoalan lama terkait nasib warga yang selama ini menghuni lahan milik Sekretariat Negara (Setneg).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P. Ahmad, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turun tangan memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut, sekaligus memastikan para korban mendapat perlindungan dan tempat tinggal sementara yang layak.

"Iya, tentunya kami memfasilitasi ya, pemerintah daerah dalam hal ini," ujar Riano, Selasa (2/6/2026).

Menurut Riano, fokus utama saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak yang terdampak langsung akibat kebakaran.

"Di mana para ibu, anak-anak yang terkena dampak ini tertolong dulu. Secara psikologisnya pasti kan terganggu," katanya.

Setelah penanganan darurat dilakukan, Riano menilai perlu ada pembicaraan serius mengenai masa depan warga yang sebelumnya tinggal di lahan Setneg.

Ia mendorong pemerintah daerah memfasilitasi dialog antara warga dan pihak Setneg untuk mencari solusi terbaik.

Opsi yang bisa dibahas, kata dia, mulai dari relokasi ke rumah susun hingga kemungkinan pembangunan kembali permukiman dengan skema yang disepakati bersama.

Baca Juga: Kejagung Geledah Kantor BGN, Dilakukan di Tengah Pencopotan Dadan dan Dugaan Jual Beli Titik MBG

"Nah, upaya ke depannya, ya nanti karena itu juga ada beberapa wilayah Setneg yang terdampak, ya nanti kita mencoba untuk membantu memfasilitasi. Seperti apa, karena nanti kan biar antara masyarakat dan pihak Setneg juga bisa duduk bareng," ujarnya.

Petugas memeriksa TKP kebakaran di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/6/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]

Di sisi lain, Riano menyoroti fakta bahwa kebakaran di kawasan Kemayoran terus berulang tanpa adanya perbaikan signifikan dari sisi pencegahan.

Menurutnya, kejadian yang berulang menunjukkan masih lemahnya sosialisasi, mitigasi, serta pemetaan wilayah rawan kebakaran oleh pemerintah.

"Kenapa kejadian ini berulang kembali? Berarti kan terjadi kelemahan terhadap upaya-upaya sosialisasi, mitigasi, maupun memetakan daerah rawan kebakaran," katanya.

Karena itu, ia mendesak Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta agar tidak hanya fokus pada penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi, simulasi, dan pengawasan berkala di kawasan padat penduduk.

"Kalau hanya berhenti ketika kejadian baru kita bertindak, nah ini saya lihat belum fokus dan belum sungguh-sungguh untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangan kebakaran," tandasnya.

Diketahui, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol RW 04 dan RW 05, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin malam (1/6/2026).

Sedikitnya 250 rumah hangus terbakar. Sebanyak 330 kepala keluarga atau sekitar 620 jiwa kehilangan tempat tinggal dan kini mengungsi.

Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik, meski penyebab pastinya masih dalam penyelidikan.

Load More