Dinilai Ilegal Dunia Internasional, Israel Ngotot Bangun Permukiman Besar-besaran di Tepi Barat

Suara.com - Israel berencana mendorong pembangunan permukiman besar-besaran di Tepi Barat yang oleh banyak pihak dianggap ilegal.

Padahal, langkah itu terus mendapat kecaman dari dunia internasional karena dianggap ilegal.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich mengumumkan perluasan besar-besaran lebih dari 2.000 rumah di tiga pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian negara merdeka di masa depan.

Bezalel Smotrich, yang memegang wewenang atas sebagian administrasi sipil Israel di Tepi Barat, mengatakan komite perencanaan telah menyetujui pembangunan 2.162 rumah baru untuk Yahudi.

Termasuk 1.006 unit di pemukiman baru dekat Yerusalem, 922 unit di dekat kota Palestina Nablus, dan 234 unit di dekat Hebron.

"Kami terus membangun Tanah Israel secara praktis," kata Smotrich melansir Gulf Times, Kamis (4/6/2026).

Smotrich mengecam sanksi terhadap dirinya, dengan mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut tidak akan mengubah kebijakan Israel.

"Rumah-rumah baru itu akan memperkuat cengkeraman kita atas tanah tersebut, memperkuat keamanan Israel, dan menetapkan fakta-fakta yang jelas di lapangan yang mencegah terciptanya negara teror Arab di jantung negara," tegas Smotrich dalam sebuah pernyataan, tanpa menyebutkan kapan pembangunan akan dimulai.

Sejak menjadi menteri tiga tahun lalu, Smotrich telah berupaya memperketat kendali dan kehadiran Israel di Tepi Barat sambil menentang gagasan negara Palestina.

Baca Juga: Lebanon Pilih Jalur Diplomasi untuk Akhiri Konflik dengan Israel

Pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengawasi perluasan signifikan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan pendirian pemukiman baru.

Warga Palestina menginginkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara merdeka masa depan yang mencakup Yerusalem Timur dan Gaza. Sekitar setengah juta warga Israel tinggal di Tepi Barat di antara sekitar 3 juta warga Palestina.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump jauh kurang kritis terhadap perluasan pemukiman Israel yang pesat.

Namun, Trump mengatakan September lalu bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel untuk mencaplok Tepi Barat, yang membuat marah beberapa anggota parlemen sayap kanan Israel.

Uni Emirat Arab, salah satu dari sedikit negara Arab yang memiliki hubungan resmi dengan Israel, juga secara terbuka memperingatkan pemerintah Israel agar tidak melakukan pencaplokan.

Mengutuk pengumuman kemarin, kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas memperingatkan bahwa kebijakan Israel yang "provokatif" mendorong kawasan itu menuju lebih banyak kekerasan dan menyerukan AS untuk menghentikan "kegilaan" Israel.

Pada 19 Mei, Smotrich mengatakan dia akan melancarkan "perang" terhadap Otoritas Palestina, yang menjalankan pemerintahan sipil terbatas di Tepi Barat, setelah dia mengatakan bahwa dia diberitahu bahwa jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah meminta surat perintah penangkapan rahasia terhadapnya. ICC belum mengkonfirmasi hal itu.