Perempuan NasDem Lawan KDRT Lewat Film: Kekerasan Bukan Aib, Jangan Diam

Dalam konteks inilah keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi sangat penting.

UU TPKS menegaskan bahwa korban berhak memperoleh penanganan, perlindungan, pendampingan, pemulihan, restitusi, dan akses terhadap keadilan.

Sementara UU PKDRT menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan persoalan domestik yang dapat didiamkan, melainkan tindak pidana yang harus dicegah dan ditindak.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di dalam rumah tangga.

Pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, maupun bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya tetap merupakan pelanggaran hukum meskipun dilakukan oleh pasangan sendiri.

Karena itu, implementasi UU TPKS harus terus diperkuat. Mulai dari peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, layanan pendampingan korban, akses bantuan hukum, hingga edukasi publik agar masyarakat semakin memahami hak-haknya dan berani mencari pertolongan.

"Kepada para korban, kami ingin menyampaikan satu hal, Anda tidak sendiri," ujarnya.

"Jangan biarkan rasa takut, rasa malu, tekanan keluarga, atau ancaman pelaku membuat Anda memilih diam. Mencari pertolongan bukan membuka aib. Mencari pertolongan adalah langkah berani untuk melindungi diri dan masa depan," tambah Amelia.

Dia pun menyarankan jika mengalami, melihat, atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, segera cari bantuan dan laporkan kepada pihak yang berwenang.

Baca Juga: Cukup Sekali Cerita! Pemerintah Janji Respons 1x24 Jam Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak

Untuk pengaduan dan pendampingan awal, masyarakat dapat menghubungi layanan SAPA 129 Kementerian PPPA melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129.

Korban juga dapat mengakses layanan UPTD PPA, kepolisian, maupun lembaga pendamping seperti LBH APIK.

"Menghentikan kekerasan bukan hanya tugas korban. Ini adalah tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

"Jangan menormalisasi kekerasan. Jangan menyalahkan korban. Jangan melindungi pelaku. Jangan diam ketika melihat ketidakadilan," tambahnya.Kegiatan nobar film “Suamiku Lukaku” ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye yang secara berkelanjutan dilakukan Akademi Perempuan NasDem.

Sebelumnya, pada 6 Mei 2026, Akademi Perempuan NasDem menyelenggarakan nobar film “Semua Akan Lebih Baik Saja” dengan tema Perempuan dan Minoritas yang diikuti kader Akademi Perempuan NasDem serta para Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Selanjutnya pada 27 Mei 2026, kegiatan nobar kembali dilakukan bersama sekitar 50 PRT sebagai ruang dialog mengenai pengalaman, kerentanan, dan perlindungan terhadap perempuan pekerja.