Perempuan NasDem Lawan KDRT Lewat Film: Kekerasan Bukan Aib, Jangan Diam

Suara.com - Akademi Perempuan NasDem kembali menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) film “Suamiku Lukaku” pada 4 Juni 2026 di Jakarta.

Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026) mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari Kampanye dan Pendidikan Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dijalankan Akademi Perempuan NasDem sebagai ruang edukasi publik, penguatan kesadaran, sekaligus ajakan untuk membangun keberanian melawan segala bentuk kekerasan.

"Bagi Akademi Perempuan NasDem, upaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak cukup dilakukan melalui regulasi dan penegakan hukum semata," ujar Amelia.

Dia bilang, perubahan harus dimulai dari tumbuhnya kesadaran masyarakat. Karena itu, seni, film, diskusi publik, pendidikan, advokasi, dan penguatan komunitas perlu menjadi bagian dari gerakan bersama untuk memutus rantai kekerasan.

Menurut dia, Film “Suamiku Lukaku” mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan nyata di sekitar. Kekerasan tidak selalu meninggalkan luka yang terlihat. Banyak korban hidup dalam ketakutan, tekanan psikologis, kontrol, ancaman, bahkan kekerasan seksual yang terjadi di ruang-ruang paling privat.

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan urusan pribadi. Bukan aib keluarga. Bukan sesuatu yang harus ditutupi," katanya.

Kekerasan adalah pelanggaran martabat manusia, pelanggaran hukum, dan ancaman bagi masa depan bangsa.

Dalam rumah tangga, kekerasan dapat berbentuk kekerasan fisik seperti pemukulan, penendangan, penamparan, atau tindakan lain yang menyebabkan rasa sakit dan luka.

Kekerasan juga dapat berupa kekerasan psikis seperti penghinaan, intimidasi, ancaman, pengendalian berlebihan, isolasi sosial, serta tindakan yang menimbulkan ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri korban.

Baca Juga: Cukup Sekali Cerita! Pemerintah Janji Respons 1x24 Jam Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak

Selain itu terdapat kekerasan ekonomi, seperti menelantarkan kebutuhan keluarga, melarang pasangan bekerja, atau menguasai seluruh sumber keuangan untuk mengendalikan korban.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual yang tidak diinginkan, pemaksaan penggunaan atau penolakan alat kontrasepsi, eksploitasi seksual, serta tindakan seksual yang dilakukan melalui ancaman, tekanan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

"Semua bentuk kekerasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan memiliki konsekuensi hukum," katanya.

Lebih lanjut, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa setiap tahun tercatat puluhan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada tahun 2023 saja tercatat lebih dari 28.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dan lebih dari 24.000 kasus kekerasan terhadap anak. Angka itu diyakini masih jauh di bawah kondisi sebenarnya karena banyak korban yang belum berani melapor.

"Karena itu, kita tidak boleh hanya fokus pada penindakan pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang layak," ujarnya.