Seminar KAGAMA HSE UGM: Atasi Bencana Hidrometeorologi Melalui Rehabilitasi Lanskap Berkelanjutan

Suara.com - Menyambut Hari Lingkungan Hidup 2026, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Health, Safety, and Environment (HSE) resmi membuka sebuah Seminar Nasional berskala besar pada hari ini, Kamis (4/6/2026), di Auditorium Lantai 5, Sekolah Pascasarjana UGM.

Mengusung tema "Bridging Science, Policy, and Industry: Integrated Disaster Preparedness and Climate Resilience for Industrial Sectors", acara ini menjadi ruang intelektual yang sangat strategis karena mempertemukan tiga pilar utama: pemerintah, akademisi, dan praktisi industri.

Dalam sambutan pembukaannya, pimpinan Universitas Gadjah Mada secara tegas menyoroti kerentanan Indonesia terhadap krisis iklim. Tingkat risiko bencana hidrometeorologi di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia, dan trennya saat ini semakin mengkhawatirkan seiring perubahan iklim global.

Dampak dari bencana ini tidak lagi hanya mengancam permukiman masyarakat, tetapi juga mulai melumpuhkan sektor industri nasional.

Ancaman Nyata Bencana Hidrometeorologi

Kekhawatiran yang disampaikan oleh pihak UGM tersebut sejalan dengan fakta di lapangan yang dipaparkan oleh salah satu narasumber kunci dari unsur pemerintah, yakni Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan.

Data menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologis adalah ancaman yang terus berulang dan cenderung meningkat.

Dari total 2.139 bencana yang tercatat pada tahun 2023, sebanyak 1.156 kejadian merupakan banjir dan 169 kejadian adalah tanah longsor.

Angka ini menyusul rentetan kejadian pada tahun-tahun sebelumnya, yakni 5.402 kejadian pada 2021, 3.544 pada 2022, dan 3.472 kejadian pada 2024.

Baca Juga: SPPG Diplesetkan 'Penjilat', Hasan Nasbi Kritik Pernyataan Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto

Salah satu akar masalah dari rentetan bencana ini adalah disfungsi tata ruang dan pengelolaan lanskap.

Sebagai contoh kasus, banjir parah yang melanda suatu daerah seringkali dipicu oleh pembukaan tutupan hutan di daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), serta alih fungsi rawa belakang (back swamp) yang seharusnya menjadi resapan air justru diubah menjadi areal permukiman dan pengembangan kota.

Pendekatan Interdisipliner: Tata Kelola Lanskap Hulu-Hilir

Menjawab tuntutan forum akan perlunya pendekatan interdisipliner melalui ekologi lanskap dan tanggap darurat, Ir. Dyah Murtiningsih menjelaskan bahwa pemerintah kini menerapkan pengelolaan hutan dalam kesatuan lanskap DAS secara holistik. Pengelolaan ini dibagi menjadi tiga zona utama:

• Hulu DAS: Berfokus pada peningkatan daya resap air dan pengurangan erosi melalui konservasi, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), dan pengendalian alih fungsi lahan.
• Tengah DAS: Mengendalikan aliran air melalui penerapan sipil teknis (embung, sumur resapan, biopori) dan pemulihan ekosistem sempadan sungai.
• Hilir DAS: Mengurangi dampak banjir limpasan hulu dan pasang air laut melalui restorasi lahan basah, rawa, dan rehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan pesisir.

Program RHL ini diimplementasikan dengan memadukan Integrated Watershed (berbasis DAS) dan Coastal Zone Management (manajemen zona pesisir), yang pelaksanaannya mencakup pendekatan vegetatif (penanaman bibit) dan sipil teknis (pembuatan DAM penahan, gully plug).

Targetnya sangat terukur, yakni memulihkan 4.489 DAS prioritas dan mempertahankan kelestarian 37.721 DAS dari ancaman 12,29 juta hektar lahan kritis yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia.