News / Nasional
Kamis, 04 Juni 2026 | 19:06 WIB
Ilustrasi bencana alam [ANTARA/Ahmad Fikri.]
Baca 10 detik
  • Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) hulu-hilir jadi solusi strategis tekan risiko bencana hidrometeorologi.
  • Program RHL berperan ganda menopang ketahanan air, pangan, dan mendukung hilirisasi bioenergi industri.
  • Sinergi konkret antara pemerintah, akademisi UGM, dan industri sangat esensial mewujudkan ketahanan iklim.

RHL untuk Ketahanan Iklim dan Industri (Food, Water, Energy Nexus)

Sesuai dengan tema seminar yang menargetkan ketahanan iklim untuk sektor industri, program RHL ternyata tidak hanya berdampak pada perbaikan ekologi, melainkan menjadi penopang utama dalam Food - Water - Energy Nexus.

  • Ketahanan Air:

Indonesia memiliki 12 juta hektar lahan kritis pengatur tata air, dan sekitar 33% dari 15.000 mata air dalam kondisi kritis. Jika dibiarkan, guncangan ketersediaan air ini dapat menurunkan PDB Indonesia sebesar 2,5% di 2045.

Melalui RHL, pemerintah menargetkan penyelamatan 300 mata air melalui rehabilitasi daerah imbuhan seluas 2.500 Ha, yang sejalan dengan Program Kerja Presiden menuju Swasembada Air. Air ini nantinya akan sangat vital bagi infrastruktur industri dan energi.

  • Ketahanan Energi:

RHL didesain untuk mendukung hilirisasi bioenergi, sebuah isu krusial bagi transisi energi industri saat ini. Melalui pemanfaatan lahan marginal dan kawasan hutan terdegradasi, pemerintah mendorong penanaman kaliandra, nyamplung, dan gamal. Proses ini membuka pintu kemitraan antara pemerintah, swasta/investor (seperti dari sektor pertambangan dan energi), dan masyarakat untuk memproduksi wood pellet, bioetanol, dan biodiesel demi tercapainya Net Zero Emission pada 2050.

  • Ketahanan Pangan:

RHL menggunakan sistem clustering komoditas berdasarkan fungsi kawasan dan nilai ekonomi. Di berbagai wilayah, penanaman komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti jambu kristal, cengkeh, dan alpukat disesuaikan dengan zona benih lokal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar.

Mewujudkan Rekomendasi Konkret Melalui SIPDASRH

Pimpinan UGM dalam arahannya secara tegas berharap agar forum seminar ini tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan mampu menghasilkan rekomendasi teknis yang konkret dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah serta sektor industri.

Dari sisi pemerintah, wujud tindakan konkret dan transparan tersebut telah diakomodasi melalui pengembangan Sistem Informasi PDASRH (SIPDASRH).

Baca Juga: SPPG Diplesetkan 'Penjilat', Hasan Nasbi Kritik Pernyataan Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto

Sistem ini memastikan bahwa seluruh tahapan kerja—mulai dari perencanaan (pemetaan batas DAS, kerawanan bencana, analisis lahan kritis), pelaksanaan teknis RHL, hingga pemantauan ketersediaan bibit di persemaian—terintegrasi secara digital dan spasial.

Dengan hadirnya kolaborasi nyata lintas sektor seperti yang digagas oleh KAGAMA HSE ini, UGM menegaskan komitmen penuhnya untuk siap menjadi mitra strategis berkelanjutan. Keberadaan wadah diskusi ini membuktikan bahwa pemerintah, industri, dan akademisi tidak bisa berdiri sendiri.

Sinergi pengetahuan riset, ketegasan kebijakan pemerintah, dan dukungan eksekusi dari industri adalah kunci utama untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman krisis iklim di masa depan.

Load More