Suara.com - Di tengah upaya dunia menekan krisis iklim, energi terbarukan dari laut seperti pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai semakin dipandang sebagai solusi masa depan. Namun, sebuah penelitian terbaru mengingatkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari berkurangnya emisi karbon, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat lokal merasakan manfaatnya.
Laporan yang disusun para peneliti dari University of Aberdeen melalui proyek TRANSECTS menemukan bahwa masyarakat pesisir berisiko menanggung dampak sosial dan ekonomi dari transisi energi, sementara keuntungan yang dihasilkan justru banyak mengalir ke pihak luar.
Temuan ini lahir dari kajian terhadap 181 catatan sejarah dan kontemporer yang menelusuri lebih dari dua abad perubahan industri di wilayah pesisir Inggris, termasuk Orkney, Northeast Scotland, dan Humber Estuary.
Pelajaran dari Sejarah
Bagi masyarakat pesisir, pergantian industri sebenarnya bukan hal baru. Sejak abad ke-18, mereka telah menyaksikan berbagai gelombang ekonomi datang dan pergi, mulai dari perburuan paus, perikanan, minyak dan gas lepas pantai, hingga kini energi terbarukan.
Namun, penelitian tersebut menunjukkan pola yang terus berulang. Ketika industri baru berkembang, masyarakat lokal sering kali memiliki ruang terbatas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Saat industri mengalami kemunduran, daerah pesisir justru menjadi pihak yang paling merasakan dampak ekonomi.
Tak hanya itu, keuntungan berupa investasi, lapangan kerja, dan pendapatan sering kali terkonsentrasi di luar wilayah. Sebaliknya, perubahan sosial, tekanan lingkungan, hingga pergeseran identitas budaya harus dihadapi oleh masyarakat setempat.
Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan juga persoalan keadilan.
Risiko Ketimpangan Baru
Baca Juga: Mapala Kritik Kemenhut: Kami Bawa Data Kerusakan, Malah Disuruh Tanam Pohon
Peneliti dari University of Aberdeen, Dr. Amy McCarron, menilai pertanyaan mendasar tentang siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya terus muncul dalam setiap gelombang transisi ekonomi.
Jika pola lama terus berulang, ekspansi energi terbarukan lepas pantai berpotensi memperdalam ketimpangan yang sudah ada. Wilayah pesisir bisa menjadi lokasi pembangunan infrastruktur energi berskala besar, tetapi masyarakatnya belum tentu memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa agenda transisi hijau tidak otomatis menghasilkan transisi yang adil.
Membangun Transisi yang Lebih Berpihak
Meski demikian, penelitian tersebut tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan sejumlah jalan keluar.
Para peneliti merekomendasikan perencanaan yang lebih berorientasi pada kebutuhan wilayah pesisir, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal.
Langkah lain yang dinilai penting adalah membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi warga pesisir dalam proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, mereka tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga aktor yang ikut menentukan arah pembangunan energi di wilayahnya.
Menurut Dr. Daria Shapovalova dari Just Transition Lab, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa masyarakat pesisir berulang kali berhasil beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan lingkungan. Namun, mereka sering kali tidak memiliki cukup pengaruh untuk membentuk perubahan tersebut sesuai kebutuhan komunitas mereka.
Penulis: Vicka Rumanti
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Lucky Hakim Dinobatkan Sebagai Bupati Terbaik, Wakilnya Malah Jadi Tersangka
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
Terkini
-
Waspada Badai PHK! Pemerintah Gelar Rapat Khusus Pekan Depan
-
Jaga Jarak Etik! Satgas PKH Harus Hindari Celah Konflik Kepentingan Dalam Penertiban
-
Kenaikan Permukaan Laut Ancam Kemampuan Mangrove Menyimpan Karbon
-
Prabowo: Jangan Takut Dihina, Saya Jadi Presiden pun Masih Sering Diejek!
-
Krisis Iklim Bikin Ruang Kelas Makin Panas: Ngaruh ke Konsentrasi Siswa?
-
Markas Love Scamming di Semarang Digerebek! 604 HP Disita, 4 WN China dan 2 WNI Ditangkap
-
Susul Jumhur Hidayat, Said Iqbal Dilantik Jadi Penasihat Prabowo Besok Senin!
-
Perangi Narkoba, Bobby Nasution Kerahkan Satpol PP, Polisi hingga TNI Patroli Gabungan di Asahan
-
Tamat di Bunker Depok! Buronan Predator Seksual AS Dideportasi, Dijemput Langsung US Marshal
-
Profil Abdul Mateen, Anak Sultan Hassanal Bolkiah Kini Jadi Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam