News / Nasional
Sabtu, 13 Juni 2026 | 19:00 WIB
Massa aksi unjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa berbagai kampus duduk bersama aparat keamanan dalam orasi di kawasan Jalan MH Thamrin sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat, yang diblokade Jumat (12/6/2026). (ANTARA/Khaerul Izan)
Baca 10 detik
  • Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menanggapi kritik terkait pelibatan TNI dan Komcad dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa.
  • Dave menyatakan koordinasi TNI dan Komcad dengan Polri diperlukan demi menjaga stabilitas nasional serta ketertiban umum di Jakarta.
  • Komisi I DPR RI berkomitmen mengawasi pengerahan kekuatan pertahanan agar tetap sesuai koridor hukum dan mandat konstitusi negara.

"Koalisi memandang pengerahan TNI untuk menghadapi aksi demonstrasi di beberapa titik di Jakarta adalah kebijakan yang keliru," kata Bhatara dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

"Dalam negara demokrasi mobilisasi militer seharusnya hanya menjadi opsi terakhir ketika seluruh aparatur sipil sudah tidak mampu mengendalikan situasi yang ada," katanya menambahkan.

Ia menjelaskan, Komcad dibentuk untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, bukan untuk merespons situasi yang menjadi ranah penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam negara demokrasi, setiap "penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil. Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas," ujarnya.

Load More