Prabowo Bukan Negarawan, Tapi Wisatawan!

Suara.com - Peneliti Hukum dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Saleh, melontarkan kritik menohok terhadap intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Saleh menilai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden yang sangat tinggi menunjukkan kegagalan dalam menentukan prioritas antara kepentingan publik dan keinginan pribadi untuk melakukan perjalanan internasional.

"Nampaknya saya ingin bilang Prabowo ini bukanlah negarawan, tapi dia merupakan wisatawan. Jadi karena dia luput menentukan mana prioritas negara ketimbang prioritas masyarakat di dalam negeri," ujar Saleh saat siniar Deeptalk di kantor Suara.com, dikutip pada Senin (15/6/2026).

Berdasarkan catatan dan estimasi CELIOS, dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun, Presiden tercatat melakukan setidaknya 56 kali kunjungan ke luar negeri.

Hal ini dianggap kontradiktif dengan instruksi efisiensi perjalanan dinas yang dikeluarkan pemerintah pada awal 2025.

Saleh membeberkan perhitungan estimasi biaya yang dihabiskan untuk puluhan kunjungan tersebut.

Berdasarkan perhitungan per wilayah, kunjungan ke Asia menghabiskan Rp5-10 miliar, Timur Tengah Rp10-20 miliar, Eropa Rp25 miliar, hingga Amerika yang mencapai Rp30 miliar.

“Estimasi CELIOS ya kalau misalkan kita lihat kunjungan di negara-negara Asia itu bisa habis budget Rp5-10 miliar, di wilayah timur tengah itu bisa Rp10-20 miliar, kemudian Eropa itu bisa di angka Rp25 miliar, di Amerika itu bisa di angka Rp30 miliar,” ungkapnya.

Sentil Gaya Monarki dan Potensi Konflik Kepentingan

Menanggapi pembelaan pihak pendukung mengenai penggunaan dana pribadi Presiden untuk menutupi kekurangan biaya lawatan, Saleh mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional, bukan monarki.

Baca Juga: Pemerintah Dinilai Setengah Hati Benahi MBG, Pakar UGM Usul Bentuk Dewan Pengawas Independen

Ia menyebut praktik penggunaan dana pribadi untuk agenda negara lazim dilakukan oleh raja-raja di Timur Tengah.

Namun, hal tersebut tidak memiliki dasar hukum di Indonesia. Bahkan, Saleh mencium adanya potensi konflik kepentingan yang besar mengingat Prabowo memiliki latar belakang sebagai pengusaha.

"Dana pribadi ini kita enggak tahu sumbernya dari mana? Apakah dari yayasan? CSR perusahaannya Prabowo? atau dari mana dan kita enggak boleh luput bahwa Prabowo punya bisnis," jelas Saleh.

CELIOS menyayangkan sikap tertutup pemerintah mengenai detail anggaran perjalanan dinas Presiden. Saleh pun secara terbuka menantang Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk membuka data kepada publik.

"Maka kami sebenarnya menantang terbuka kepada Seskab Teddy untuk membuka komponen apa saja yang dipakai dan digunakan oleh pemerintah dengan skema dana pribadi presiden untuk lawatan ke luar negeri," ujarnya.

Kritik ini mencuat seiring dengan kekhawatiran terhadap akuntabilitas fiskal negara. Menurut Saleh, ketika rakyat diminta melakukan efisiensi, tetapi pucuk pimpinan negara justru menunjukkan perilaku boros anggaran demi lawatan internasional, maka nilai kenegarawanan tersebut patut dipertanyakan.

Reporter: Tsabita Aulia