- PDIP menanggapi rencana Jokowi bergabung dengan PSI sebagai urusan pribadi setelah mantan Presiden tersebut resmi dipecat partai.
- PDIP menyoroti strategi PSI yang diduga membujuk kader partai lain dengan tawaran material untuk membesarkan partai secara instan.
- PSI memberi sinyal segera meresmikan bergabungnya Jokowi yang telah dipersiapkan sebagai figur panutan dalam struktur partai tersebut.
Suara.com - Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengenakan jaket Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan disebut-sebut bakal menempati posisi Ketua Dewan Pembina mendapat respons keras dari PDI Perjuangan (PDIP).
Partai banteng menilai PSI tengah menjalankan strategi "membesarkan partai secara instan" dengan memburu kader-kader partai lain.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menegaskan partainya tidak lagi memiliki urusan politik dengan Jokowi sejak mantan kader tersebut dipecat dari keanggotaan PDIP.
Menurut Deddy, keputusan Jokowi untuk bergabung atau mengenakan atribut partai apa pun sepenuhnya menjadi urusan pribadi mantan Presiden tersebut.
"Bagi kami, urusan dengan Jokowi sudah selesai, sudah dipecat dari keanggotaan partai. Jadi dia mau pakai jaket partai apa pun, itu urusan Jokowi," kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Meski demikian, Deddy mengaku PDIP mencermati secara serius gerakan PSI yang belakangan disebut aktif mendekati kader-kader partai politik lain, termasuk PDIP.
Ia mengklaim menerima berbagai informasi mengenai upaya perekrutan kader yang disebut disertai tawaran bantuan material.
"Kami terus mengawasi gerakan mereka yang terus-menerus berusaha membujuk kader-kader PDIP untuk masuk PSI di berbagai daerah. Menurut info yang saya dengar, bahkan rata-rata ditawari bantuan material yang lumayan. Meski saya tidak tahu kebenarannya, gejalanya nyata," ungkap Deddy.
Deddy menilai fenomena tersebut tidak hanya menyasar PDIP. Menurut dia, sejumlah partai lain seperti NasDem, Demokrat, dan PAN juga mulai menghadapi situasi serupa.
Baca Juga: Damaikan Timur Tengah, Prabowo Disarankan Pakai Strategi Geopolitik Bung Karno
"Ini banyak sekali terlihat gejalanya, terutama di basis NasDem, Demokrat, dan PAN. Jadi mereka tidak saja berhadapan dengan PDIP, tapi dengan partai lain yang kadernya 'dipungut' untuk membesarkan PSI secara instan," tambahnya.
Meski menyoroti manuver PSI, Deddy menegaskan PDIP tidak merasa terancam. Ia justru mengingatkan bahwa PSI gagal menembus parlemen pada Pemilu 2024 meskipun saat itu berada dekat dengan lingkar kekuasaan.
"Terus terang kami tidak takut. Pemilu kemarin, saat di puncak kekuasaan dengan jaringan pemerintahan, aparat, hingga anggaran bansos saja mereka masih gagal masuk parlemen. Kita lihat saja nanti perkembangannya, karena pemilu masih jauh," katanya.
Sinyal Jokowi Segera Berjaket PSI
Sebelumnya, PSI secara terbuka memberi sinyal bahwa Jokowi akan segera mengenakan jaket partai tersebut dan menempati posisi penting dalam struktur partai.
Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus mengatakan dukungan Jokowi terhadap PSI sebenarnya sudah terlihat sejak lama.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
WNA Ribut dan Diseret di Terminal 3 Soetta! Polisi Sampai Panggil Penerjemah Mandarin untuk Mediasi
-
Bau Orba di Balik Polemik Surat Demo BEM UI, Polisi Sengaja Bungkam Kritik?
-
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi Kasus Fadia Arafiq, Pemkab Pekalongan Tegaskan Tak Ada Pengondisian
-
Tarif Transjabodetabek Mau Naik, Bos TJ Tetap Pertimbangkan Kantong Warga
-
NHM Raih Penghargaan PROPER Biru, Cerminan Kinerja Pengelolaan Lingkungan yang Taat
-
Judi Berkedok Permainan Anak Timezone Dibongkar di Jakarta, DPR Minta Bandar Dikejar
-
Ada Perbaikan Videotron, Jalur Cepat Semanggi Ditutup Lima Malam
-
KPK Dalami Dugaan Suap Rp21 Miliar Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama
-
Datang ke Jakarta Fair Bisa Sekalian Bayar Pajak Kendaraan, Begini Caranya
-
Jangan Tergiur SIM Instan! Korlantas: Hanya Polri Institusi Sah Terbitkan Izin Mengemudi