News / Nasional
Kamis, 18 Juni 2026 | 08:55 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa sejumlah perwakilan mahasiswa untuk melakukan kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan wilayah Papua. (Foto dok. Setwapres)
Baca 10 detik
  • Wapres Gibran mengajak perwakilan mahasiswa meninjau langsung program Makan Bergizi Gratis di Ende, Gorontalo, dan Papua.
  • Kunjungan kerja pada 18 Juni 2026 ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.
  • Keterlibatan mahasiswa merupakan respons atas masukan konstruktif terkait tata kelola program prioritas guna memastikan manfaat bagi masyarakat luas.

Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi menyebut Gibran merespons tuntutan mahasiswa dengan mencatatnya dalam sebuah buku kecil.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui perwakilan mahasiswa di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). ANTARA FOTO/Fauzan

"Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini," kata Abdi.

Tuntutan mahasiswa terbagi dalam tiga klaster, yakni fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, serta krisis moneter dan energi.

Dalam klaster fiskal dan pendidikan, mahasiswa mendesak pembekuan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk audit transparansi, serta pengalihan anggaran efisiensi guna mensubsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) demi pendidikan tinggi yang terjangkau.

Pada klaster hukum, mahasiswa meminta pemerintah mengirimkan rekomendasi resmi ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.

Sementara di klaster moneter dan energi, mereka mendesak intervensi stabilitas Rupiah sekaligus pembatalan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional.

Abdi menegaskan, audiensi ini bukan berarti gerakan mahasiswa mereda. Batas waktu pemenuhan tuntutan ditetapkan paling lambat Jumat (19/6/2026). Jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan dalam tenggat yang ditetapkan, mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan.

Load More