Ajak Mahasiswa UI Kunker, Gibran Kawal Program MBG: Tiap Rupiah Harus Bermanfaat, Tanpa Korupsi!

Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gibran berjanji akan memperketat tata kelola anggaran agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat tanpa bocor oleh praktik korupsi.

Hal itu ditegaskan Wapres saat memberikan keterangan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, sebelum bertolak melakukan kunjungan kerja lintas provinsi.

"Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi," ujar Gibran tegas.

Jaga Kepercayaan Publik

Langkah perbaikan tata kelola ini, menurut Gibran, bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program prioritas pemerintah.

Tak hanya fokus pada MBG, sektor ekonomi kerakyatan juga masuk dalam radar pengawasannya.

Pemerintah berkomitmen penuh memperbaiki tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar lebih akuntabel dan berdaya saing.

Rangkul Mahasiswa: Dari Demo ke Solusi Nyata

Baca Juga: Kejagung Segel Gudang Motor Listrik MBG di Bogor

Dalam kesempatan yang sama, Wapres secara khusus mengapresiasi elemen mahasiswa yang tetap kritis namun damai dalam menyampaikan aspirasi terkait perbaikan program pemerintah.

Baginya, kritik mahasiswa adalah energi bagi jalannya roda pemerintahan.

"Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi," ungkap Wapres.

Sebagai bentuk nyata keterbukaan terhadap masukan anak muda, Gibran membuktikan ucapannya dengan mengajak lima orang mahasiswa terpilih dalam kunjungan kerjanya kali ini.

Mereka berasal dari berbagai kampus ternama, yakni:

• Universitas Indonesia (UI)
• Universitas Pelita Harapan (UPH)
• Universitas Sanata Dharma
• Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)
• Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI)

Maraton 5 Provinsi

Agenda kunjungan kerja yang dijadwalkan pada 18-21 Juni 2026 ini akan menyasar lima provinsi sekaligus: Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Kunjungan maraton ini bertujuan memastikan program prioritas nasional berjalan optimal di lapangan serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. (Antara)