News / Nasional
Kamis, 18 Juni 2026 | 17:28 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. (Dok. PDIP)
Baca 10 detik
  • Sekjen BMPAN Slamet Aryadi menyoroti dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran pada Kamis, 18 Juni 2026.
  • BMPAN menilai keterlibatan tersebut menimbulkan ambiguitas dan mempertanyakan konsistensi sikap politik PDIP terkait dukungannya terhadap pemerintahan saat ini.
  • Organisasi ini mengajak seluruh elemen bangsa menjaga stabilitas nasional dan mengedepankan kepentingan rakyat demi kelancaran pembangunan pemerintahan mendatang.

Suara.com - Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BMPAN) menyoroti dugaan keterlibatan PDIP dalam sejumlah aksi mahasiswa yang belakangan mengkritik kebijakan pemerintah.

Organisasi sayap Partai Amanat Nasional tersebut menilai konsistensi sikap politik seluruh partai diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal BMPAN, Slamet Aryadi, mengatakan munculnya spekulasi mengenai keterlibatan PDIP dalam gerakan mahasiswa memunculkan pertanyaan di ruang publik, terutama karena partai tersebut selama ini menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

"BMPAN memandang bahwa adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap politik PDIP," kata Slamet dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, PDIP di satu sisi telah menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan saat ini. Namun, di sisi lain, apabila benar terdapat keterlibatan dalam mendorong gerakan yang berorientasi pada tekanan politik terhadap pemerintah, kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ambiguitas.

"Di satu sisi, PDIP telah menyampaikan secara terbuka dukungannya terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," tuturnya.

"Namun di sisi lain, apabila benar terdapat keterlibatan dalam mendorong gerakan yang berorientasi pada tekanan politik terhadap pemerintah, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas di ruang publik," sambung Slamet.

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (Uhamka) dihadang pihak kepolisian saat menggelar aksi menuju kawasan Bundaran HI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (15/6/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]

Belakangan, sejumlah aksi mahasiswa digelar di berbagai daerah sebagai respons terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Dalam keterangannya, BMPAN tidak menjelaskan aksi mahasiswa mana yang dimaksud maupun dasar dugaan keterlibatan PDIP dalam gerakan tersebut.

Meski demikian, BMPAN menegaskan bahwa konsistensi sikap politik seluruh kekuatan politik menjadi faktor penting untuk menjaga iklim nasional tetap kondusif.

Baca Juga: Klaim Rupiah Menguat dan MBG Sudah Dievaluasi, BMPAN: Tuntutan Mahasiswa Sudah Direspons

"Bagi BMPAN, konsistensi sikap politik merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional. Kepastian dan stabilitas politik menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan serta pencapaian target kesejahteraan rakyat pada era pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran," ucap Slamet.

BMPAN juga menilai berbagai tuntutan mahasiswa terkait kondisi ekonomi dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mendapat respons dari pemerintah.

Menurut mereka, langkah yang ditempuh otoritas ekonomi berkontribusi terhadap penguatan nilai tukar rupiah dan perbaikan sentimen pasar, sementara pelaksanaan MBG terus dievaluasi, termasuk melalui penertiban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Atas dasar itu, BMPAN mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, baik yang berada di dalam maupun di luar parlemen, untuk mengedepankan kepentingan nasional dan menjaga kepastian politik.

"BMPAN mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik baik yang berada di dalam maupun di luar parlemen, untuk turut menciptakan iklim politik yang kondusif, menjaga kepastian politik nasional, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok," tutur Slamet.

Menurut BMPAN, stabilitas politik yang terjaga akan menjadi fondasi penting bagi kelancaran pembangunan dan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

Load More